Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 agar dapat berjalan tertib, teratur, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, dipandang perlu untuk menyusun standar belanja sebagaimana pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pringsewu
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004
4. undang-undang nomor 15 tahun 2004
5. undang-undang nomor 25 tahun 2004
6. undang-undang nomor 33 tahun 2004
7. undang-undang nomor 48 tahun 2008
8. undang-undang nomor 28 tahun 2009
9. undang-undang nomor 12 tahun 2011
10. undang-undang nomor 23 tahun 2014
11. peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000
12. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004
13. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005
14. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005
15. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005
16. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
17. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005
18. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
19. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016
20. peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008
21. peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009
22. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010
23. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010
24. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
25. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
26. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011
27. peraturan menteri keuangan nomor 113 tahun 2012
28. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
29. peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2017
30. peraturan menteri keuangan nomor 49/PMK.02/2017 tahun 2017
31. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010
32. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang standar belanja pemerintah kabupaten pringsewu tahun anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
peraturan bupati pringsewu nomor 1 tahun 2015 tentang pembentukan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik kabupaten pringsewu telah diundangkan dan telah efektif dilakukan
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999
2. undang-undang nomor 31 tahun 1999
3. undang-undang nomor 17 tahun 2003
4. undang-undang nomor 1 tahun 2004
5. undang-undang nomor 11 tahun 2008
6.undang-undang nomor 14 tahun 2008
7. undang-undang nomor 48 tahun 2008
8. undang-undang nomor 25 tahun 2009
9. undang-undang nomor 12 tahun 2011
10. undang-undang nomor 23 tahun 2014
11. undang-undang nomor 30 tahun 2014
12. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
13. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014
14. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016
15. peraturan presiden nomor 106 tahun 2007
16. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
17. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
18. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
19. peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016
20. peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) nomor 02 tahun 2012
21. peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) nomor 05 tahun 2012
22. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010
23. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
24. peraturan bupati pringsewu nomor 42 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan bupati pringsewu nomor 1 tahun 2015 tentang pembentukan layanan pengadaan berang/jasa secara elektronik kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu dan peraturan bupati pringsewu nomor 46 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan, perlu menetapkan peraturan bupati tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja kecamatan dan kelurahan
1. undang-undang nomor 48 tahun 2008
2. undang-undang nomor 12 tahun 2011
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014
4. undang-undang nomor 30 tahun 2014
5. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016
6. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
7. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
8. peraturan bupati pringsewu nomor 46 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
ABSTRAK:
tertib administrasi dan untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan
1. undang-undang nomor 48 tahun 2008
2. undang-undang nomor 12 tahun 2011
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014
4. undang-undang nomor 30 tahun 2014
5. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016
6. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
7. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
8. peraturan bupati pringsewu nomor 42 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang pembentukan produk hukum daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
pelaksanaan ketentuan pasal 6 peraturan daerah nomor 10 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017, perlu ditatapkan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja derah tahun anggaran 2017
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003
3. undang-undang nomor 20 tahun 2003
4. undang-undang nomor 1 tahun 2004
5. undang-undang nomor 15 tahun 2004
6. undang-undang nomor 25 tahun 2004
7. undang-undang nomor 33 tahun 2004
8. undang-undang nomor 48 tahun 2008
9. undang-undang nomor 28 tahun 2009
10. undang-undang nomor 12 tahun 2011
11. undang-undang nomor 23 tahun 2014
12. undang-undang nomor 30 tahun 2014
13. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004
14. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005
15. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005
16. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005
17. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
18. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005
19. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006
20. peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008
21. peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008
22. peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009
23. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010
24. peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011
25.peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012
26. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016
27. peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017
28. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017
29. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
30. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
31. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011
32. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
33. peraturan menteri dalam negeri nomor 31 tahun 2016
34. peraturan menteri dalam negeri nomor 62 tahun 2017
35. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010
36. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 19 tahun 2016
37. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 05 tahun 2017
38. peraturan bupati pringsewu nomor 49 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerag tahun anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BATAS PEKON DAN KELURAHAN SE KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 3 peraturan menteri dalam negeri nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa
1. undang-undang nomor 26 tahun 2007
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011
4. undang-undang nomor 6 tahun 2014
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014
6. undang-undang nomor 30 tahun 2014
7. peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005
8. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2016
11. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010
12. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
13. peraturan bupati pringsewu nomor 42 tahun 2016
peraturan buapti ini memutuskan tentang penetapan batas pekon dan kelurahan se-kecamatan pringsewu kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
meningkatkan penyelenggaraan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, pemerintah kabupaten pringsewu perlu menjalin kerja sama antar daerah maupun kerja sama dengan pihak ketiga serta pihak luar negeri
1. undang-undang nomor 48 tahun 2008
2. undang-undang nomor 12 tahun 2011
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014
4. undang-undang nomor 30 tahun 2014
5. peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2007
6. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2008
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2009
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2009
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
11. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
12. peraturan bupati pringsewu nomor 42 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang petunjuk teknis tata cara kerja sama pemerintah kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUN RENCANA PEKON DI KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
penataan ruang kawasan perdesaan di kecamatan ambarawa belum dilaksanakan dengan optimal dan perlu melibatkan peran masyarakat dalam perencanaan tat ruang perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2010 tentangbentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang
1. undang-undang nomor 26 tahun 2007
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014
5. peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2010
6. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016
7. peraturan menteri nomor 56 tahun 2014
8. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang pekon di kecamatan ambarawa kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELESAIAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan
1. undang-undang nomor 17 tahun 2003
2. undang-undang nomor 1 tahun 2004
3. undang-undang nomor 15 tahun 2004
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014
5. undang-undang nomor 33 tahun 2004
6. undang-undang nomor 40 tahun 2004
7. undang-undang nomor 48 tahun 2008
8. undang-undang nomor 36 tahun 2009
9. undang-undang nomor 40 tahun 2004
10. undang-undang nomor 24 tahun 2011
11. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016
12. peraturan menteri kesehatan nomor 01 tahun 2012
13. peraturan menteri kesehatan nomor 71 tahun 2013
14. peraturan menteri kesehatan nomor 71 tahun 2016
15. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
16. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 19 tahun 2017
17. peraturan bupati pringsewu nomor 39 tahun 2017
peraturan bupati ini memutuskan tentang pedoman penyelenggraan sistem rujukan pelayanan kesehatan kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
ABSTRAK:
pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani dilingkungan pemerintah kabupaten pringsewu, perlu diatur pedoman pelaksanaan
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999
2. undang-undang nomor 31 tahun 1999
3. undang-undang nomor 30 tahun 2002
4. undang-undang nomor 48 tahun 2008
5. undang-undang nomor 12 tahun 2011
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014
7. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008
8. peraturan presiden nomor 55 tahun 2012
9. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 52 tahun 2014
10. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
