Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara/daerah di lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu, perlu menerapkan penilaian dan pengendalian risiko dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secarab efektif dan efisien
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
5. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
6. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
8. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
9. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
10. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemrintah daerah
11. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah
12. peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah
13. peraturean menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
14. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
15. peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2017 tentang kebujakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018
16. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
17. peraturan bupati pringsewu nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja organisasi, tugas pokok fungsi dan tata kerja sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inseptorat, satuan pplisi pamong praja dan staf ahli bupati
peraturan bupati ini memutusakan tentang penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko di lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif dipandang perlu meningkatkan kinerja satuan polisi pemong praja dalam melaksanakan tugasnya
1. undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
2. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
3. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
4. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
6. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
7. peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pemong praja
8. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
9. peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 44 tahun 2010 tentang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam rangka menegakkan hak asasi menusia
11. peraturan menteri dalam negeri nomor 38 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja
12. peraturan menteri dalam negeri nomor 40 tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja
13. peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja
14. peraturan menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2011 tentang komunikasi intelijen daerah
15. peraturan daerah provinsi lampung nomor 80 tahun 2015 etntang pembentukan peraturan perundang-undangan
16. peraturan daerah provinsi lampung nomor 42 tahun 20116 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, satuan polisi pamong praja dan staf ahli bupati
17. peraturan daerah provinsi lampung nomor 9 tahun 2011 tentang pejabat penyidik pegawai negeri sipil provinsi lampung
18. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
peraturan bupati ini memutuskan tentang petunjuk teknis standar operasional satuan polisi pamong praja kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
peraturan bupati pringsewu nomor 53 tahun 2017 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 telah diundangkan dan telah efektif dilaksanakan
1. undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan
2. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
3. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
4. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
5. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
6. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
7. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
8. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
9. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
10. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
11. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
12. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
13. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah
14. peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
15. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
16. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan bdan layanan umum
17. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan
18. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informaasi keuangan daerah
19. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
20. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang pdoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal
21. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
22. peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah
23. peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang nnegara/daerah
24. peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
25. peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
26. peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik
27. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
28. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
29. peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah
30. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah
31. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
32. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
33. peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
34. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
35. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
36. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
37. peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
38. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
39. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
40. peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
41. peraturan menteri dalam negeri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah
42. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
43. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
44. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 05 tahun 2017 tentang kedudukan protokoler, hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pringsewu
45. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 13 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
46. peraturan bupati pringsewu nomor 53 tahun 2017 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
47. peraturan bupati pringsewu nomor 54 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
peraturan buapti ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan bupati pringsewu nomor 53 tahun 2017 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN MELALUI UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, TAMBAH UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME LANGSUNG
ABSTRAK:
adanya perubahan pada tata cara pembayaran melalui uang persedian, ganti uang persedian, tambah uang persedian, dan mekanisme belanja langsung, dalam rangka optimalisasi pengendaliannya perlu dilakukan perubahan atas peraturan bupati pringsewu nomor 02 tahun 2018 tentang tata cara pembayaran melalui uang persedian, ganti uang persedian, dan mekanisme belanja langsung
1. undang-undang nomor 28 tahun 199 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
5. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
6. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
8. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
9. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
10. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelopran keuangan dan kinerja instansi pemerintah
11. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
12. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
13. peeaturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
14. peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor PER-66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara
15. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
16. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
17. peraturan buapti pringsewu nomor 02 tahun 2018 tentang tata cara pembayaran melalui uang persediaan, ganti uang persedian, tambah uang persedian dan mekanisme langsung
peraturan buapti ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan bupati pringsewu perubahan atas peraturan bupati pringsewu nomor 02 tahun 2018 tentang tata cara pembayaran melalui uang persedian, ganti uang persediaan, tambah uang persediaan dan mekanisme langsung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
adanya perubahan regulasi penerima dan besaran pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dipandang perlu melakukan perubahan peraturan bupati nomor 4 tahun 2017 tentang pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
1. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
2. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
4. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
6. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
7. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
8. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
11. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 03 tahun 2011 tentang pajak daerah
12. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 04 tahun 2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENEMPATAN RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
ketentuan pasal 12 ayat 8 peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016, bahwa tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
3. peraturan menteri keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
4. peraturan menteri keuangan nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata cara pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kkota dan perhitungan dana desa setiap desa
5. peraturan menteri keuangan nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian dana desa menurut daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2018
6. peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
7. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 13 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
peraturan bupati ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 07 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap pekon di kabupaten pringsewu tahun anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan kinerja unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah perlu didukung oleh sistem remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai
1. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
2. undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
3. undnag-undang nomor 01 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
5. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
6. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
7. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
8. undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang UPT puskesmas
9. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
10. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
11. peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil
12. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum
13. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
14. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penetapan satndar pelayanan minimal
15. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
16. peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
17. peraturan presiden nomor 32 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah
18. keputusan presiden nomor 68 tahun 1995 tentang hari kerja di lingkungan lembaga pemerintah
19. peraturan menteri kesehatan nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang pedoman pengadaan tenaga kesehatan dengan perjanjian kerja di sarana kesehatan milik pemerintah
20. peraturan menteri keuangan nomor 10/PMK.02/2006 tentang pedoman penetapan remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawasa dan pegawai badan layanan umum
21. peraturan menteri keuangan nomor 07/PMK.02/2006 tentang persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum
22. peraturan menteri keuangan nomor 09/PMK.02/2006 tentang pembentukan dewan pengawas pada badan layanan umum
23. peraturan menteri keuangan nomor 66/PMK.02/2006 tentang tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan rencana bisnis dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran badan layanan umum
24. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
25. peraturan mnetri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
26. peraturan menteri keuangan nomor 73/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi pusat investasi pemerintah
27. peraturan menteri keuangan nomor 119/PMK.05/2007 tentang persyaratan administrasi dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum
28. peraturan menteri kesehatan nomor 19 tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah
29. peraturan menteri kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat
30. peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2016 tentang penggunaan dana kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah
31. keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelenggaraan pelayanan publik
32. keputusan menteri kesehatan nomor 36/Menkes/SK/V/2006 tentang pedoman penetapan penghasilan pimpinan dan dewan pengawasan badan layanan umum
33. keputusan menteri kesehatan nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat
34. peraturan bupati pringsewu nomor 5 tahun 2015 tentang pegawai non pegawai negeri sipil badan layanan umum daerah unit pelaksanaan teknis pusat kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan kabupaten pringsewu
35. peraturan bupati pringsewu nomor 46 tahun 2015 tentang pola tata kelola unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat pada satuan kerja dinas kesehatan kabupaten pringsewu
36. keputusan bupati pringsewu nomor B/340/KPTS/D.02/2015 tentang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah unit pelaksanaan teknis pusat kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan kabupaten pringsewu
peraturan bupati ini memutuskan tentang remunerasi badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam satuan jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan
1. undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentangg pembentukan peraturan perundang-undangan
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
5. peraturan presiden nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional
6. peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2014 tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
8. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
9. peraturan bupati pringsewu nomor 42 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas pokok, fungsi dan tata kerja sekretariat daerah, inspektorat, satuan polisi pamong praja dan staf ahli bupati
peraturan bupati ini memutuskan tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
berdasarkan kententuan pasal 12 ayat 8 peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016, bahwa tata cara pembagian dan penetapan besaran dana setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukn kabupaten pringsewu di provinsi lampung
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
4. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
6. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
7. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
8. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang
9. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dri anggaran pendapatan dan belanja negara
10. peraturan presiden nomor 107 tahun 2017 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2018
11. peraturan menteri keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
12. peraturan menteri keuangan nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata cara pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kota dan perhitungan dana desa setiap desa
13. peraturan menteri keuangan nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian dana desa menurut daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2018
14. peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
15. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 13 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
peraturan bupati ini memutuskan tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian danan desa setiap pekon di kabupaten pringsewu tahun anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2018
PERBUP Kab. Pringsewu No. 4 Tahun 2024 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu Tahun 2024-2026 Perbup Pringsewu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 - 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 - 2022
ABSTRAK:
sebagai tibdak lanjuk peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025 dan peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 37 tahun 2013 tentang padoman penyusunan road map reformasi birokrasi pemerintah daerah serta dalam rangkja mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terarah dan berkesinambungan perlu menetapkan road map reformasie birokrasi pemerintah kabupaten pringsewu tahun 2018-2022
1. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara
2. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
3. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
4. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
5. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
6. undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025
7. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
8. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
9. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
10. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
11. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
12. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
13. peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025
14. peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 10 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan program manajemen perubahan
15. peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 11 tahun 2011 tentang kriteria dan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi
16. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 30 tahun 2012 tentang pedoman pengusulan, penetapan dan pembinaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah
17. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 37 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan road map reformasi birokrasi pemerintah daerah
18. peraturan dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
19. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
20. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
21. peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 42 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok fungsi dan tata kerja sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, satuan polisi pamong paraja dan staf ahli bupati
22. peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 43 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok fungsi dan tata kerja dinas pemerintah daerah
23. peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok fungsi dan tata kerja bdan-badan pemerintah daerah
24. peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 45 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok fungsi dan tata kerja lambaga lainnya
25. peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 46 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan
peraturan bupati ini memutuskan tentang road map reformasi birokrasi pemerintah kabupaten pringsewu tahun 2017-2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
