Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal
8 ayat (7) dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2021-2025;
Dasar hukum peraturan ini adalah:Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12
Tahun 2020`
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa berdasarkan Perbup KP Nomor 88 Tahun 2021 telah diatur Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemda; bahwa sehubungan dengan adanya penyederhanaan reformasi birokrasi yang menyebabkan perubahan variabel penetapan Tambahan Penghasilan PNS sehingga Perbup KP Nomor 88 Tahun 2021 perlu diubah.
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 30 Tahun 2019;Permenpan dan RB Nomor 34 Tahun 2011; Permenpan dan RB Nomor 39 Tahun 2013; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda KP Nomor 9 Tahun 2021; Perbup KP Nomor 16 Tahun 2018.
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Perbup KP Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Pemda, diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
mengubah Perbup KP Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemda
Halaman:7, Lampiran: 11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 Perda Nomor... Tahun 2021, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 3 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda KP Nomor 5 Tahun 2009; Perda KP Nomor 10 Tahun 2019; Perda KP Nomor 8 Tahun 2020; Perda KP Nomor 3 Tahun 2021; Perbup KP Nomor 90 Tahun 2019; Perbup KP Nomor 57 Tahun 2020.
Materi Pokok: Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Halaman: 6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Materi pokok : Siklus Pengelolaan Keuangan, Pengelola Keuangan Daerah, Dan Struktur APBD, Perencanaan Anggaran Daerah, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Dan Perubahan APBD, Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kekayaan Daerah Dan Utang Daerah, Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Penyelesaian Kerugian Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021.
Mencabut : Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Jumlah Halaman : 51 HLM; Lampiran : 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2021
Peraturan Bupati Kulon ProgoNomor92 Tahun 2017tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi,dan Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan dan Perikanan pada Dinas Keluatan dan Perikanan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Perbenihan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 92 Tahun 2017 telah diatur Pembentukan,
Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Perikanan
pada Dinas Kelautan dan Perikanan, bahwa hasil evaluasi tugas dan fungsi berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah, atas pelaksanaan Unit Pelaksana
Teknis Perbenihan Perikanan pada Dinas Kelautan
dan Perikanan maka Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Perikanan
pada Dinas Kelautan dan Perikanan perlu ditinjau
kembali.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13
Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016.
Materi pokok : Pembentukan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2017
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan
Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Perbenihan dan Perikanan pada Dinas Keluatan dan
Perikanan.
Jumlah halaman : 7 HLM, Lampiran : 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Penyelesaian Legalitas Tanah untuk Jalan Milik Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan tertib
administrasi dan efektivitas pengelolaan barang milik
daerah khususnya sertifikasi tanah untuk jalan sebagai
bentuk legalitas kepemilikan Barang Milik Daerah perlu
menyusun rencana penyelesaian legalitas tanah untuk
jalan milik Pemerintah Daerah dalam bentuk Road Map.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun
2018, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 45 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2016.
Materi pokok : Untuk
memberikan arah pelaksanaan Penyelesaian Legalitas Tanah
untuk Jalan Milik Pemerintah Daerah agar kegiatan yang telah
disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur,
konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka
mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik
Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2021.
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah BPR Kulon Progo
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2020.
Materi pokok : Modal dasar dan penyertaan modal.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2021.
Jumlah Halaman : 7 HLM; Penjelasan : 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 23 Tahun 2018 tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa Atau Mendaftarkan Diri Sebagai Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Mencalonkan Diri Menjadi Lurah atau Mendaftarkan Diri Sebagai Pamong Kalurahan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, dinyatakan bahwa Aparatur Sipil
Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
yang diangkat sebagai pegawai oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah,
dinyatakan bahwa dalam hal Pegawai Negeri
Sipil yang mencalonkan diri menjadi Lurah
harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat
Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang
Berwenang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong
Kalurahan, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri
Sipil yang mendaftarkan diri sebagai Pamong
Kalurahan harus memperoleh Surat Izin dari
Pejabat Pembina Kepegawaian.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 10 Tahun 2020.
Materi pokok : Izin, Persyaratan, prosedur perizinan, ASN diangkat menjadi Lurah atau Pamong Kalurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
Mencabut Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2018 tentang Izin
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Menjadi
Kepala Desa atau Mendaftarkan Diri Sebagai Perangkat
Desa.
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Kinerja BLUD Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sejalan dengan Praktek Bisnis yang Sehat, Pemerintah Daerah telah menetapkan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah, bahwa untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan evaluasi kinerja.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/Menkes/SK/X/2007, dan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2020.
Materi pokok : Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksana Evaluasi, Indikator Penilaian, Tata Cara Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
Jumlah Halaman : 6 HLM; Lampiran : 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa TA 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mewujudkan efisiensi dan
efektifitas dalam melakukan belanja Daerah, perlu
adanya standardisasi harga barang dan jasa yang
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, bahwa Tim Standardisasi Harga Barang dan Jasa
telah menyusun standardisasi berdasarkan harga
barang dan jasa di pasaran.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
78/PMK.2/2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 85 Tahun 2019.
Materi pokok : ketentuan standardisasi harga barang dan jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 1 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
