Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Tanam Tahunan Periode 2022-2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan ketahanan
pangan dengan cara meningkatkan produksi
pertanian dan optimalisasi pemanfaatan sumber
daya air serta pengembangan agrobisnis, perlu
diatur Tata Tanam Tahunan;
b. bahwa pembagian dan pemberian air irigasi
dilakukan dengan mempertimbangkan luas
wilayah Daerah Irigasi dan telah mendapat
masukan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan
Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
Dasar Hukum peraturan ini: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
33/PRT/M/2007;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2011;
16. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kulon Progo Nomor 155 Tahun 1984;
17. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kulon Progo Nomor 130 Tahun 1989;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembagian Dan Pemberian air irigasi; Persyaratan Pemberian Air; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
Halaman: 11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 35 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan penerapan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka
terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 113 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup perlu
disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13
Tahun 2015 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 113
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Halaman: 16 hlm, Lampiran: 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Retribusi Daerah, perlu ditinjau kembali.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012 , Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 , Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016.
Insentif diberikan apabila pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah mencapai kinerja tertentu. Pemberian dan pemanfaatan insentif bertujuan untuk meningkatkan kinerja OPD, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai OPD pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, pendapatan Daerah, dan, pelayanan kepada masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016.
20 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 35 Tahun 2009
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 43)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dalam penyelenggaraannnya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi, bahwa sehubungan perkembangan teknologi bidang telekomunikasi terkait dengan penggunaan basis data operator telekomunikasi, efektivitas dan efisiensi pembangunan menara telekomunikasi serta perkembangan teknologi komunikasi dan kebijakan pembangunan daerah maka perlu penataan pendirian menara komunikasi dengan memperhatikan tata ruang, titik cell plan (penataan jaringan telekomunikasi), dan estetika lingkungan, bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2015 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu untuk ditinjau kembali.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012.
Materi pokok : Penempatan menara bersama, perizinan, Pengawasan, pembinaan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2015.
Jumlah Halaman : 16 HLM; Lampiran : 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Sampah Plastik Pada Tempat Daya Tarik Wisata
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kulon Progo
Bebas Sampah Tahun 2025 sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan
Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga, perlu mengatur pengendalian
sampah plastik pada tempat daya tarik wisata
di Kabupaten Kulon Progo;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 1 Tahun 2013; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 10 Tahun 2016
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengendalian Sampah Plastik; Kelembagaan Pengelola Sampah; Pembinaan Dan Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
Jumlah Halaman: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 35 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2010/NO.30 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2010.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun
2009 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 10 Tahun 2017 ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun
2018; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun
2019 ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun
2020; 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2018 ebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2019; 14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2019sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
87 Tahun 2019.
Materi Pokok: Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 237.876.805.206,17
b. Dana Perimbangan Rp. 1.039.945.781.336,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 394.447.604.992,99
Jumlah Pendapatan Rp. 1.672.270.191.535,16
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 626.229.036.008,00
2) Belanja Bunga Rp. 286.819.882,06
3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
4) Belanja Hibah Rp. 28.014.985.418,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 17.836.800.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 10.393.985.452,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 165.958.055.072,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 275.675.846,00
Rp. 848.995.357.678,06
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 44.616.748.009,96
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 356.114.161.315,55
3) Belanja Modal Rp. 421.935.543.762,71
Rp. 822.666.453.088,22
Jumlah Belanja Rp. 1.671.661.810.766,28
Surplus/(defisit) Rp. 608.380.768,88
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 120.822.028.916,44
b. Pengeluaran Rp. 26.175.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 94.647.028.916,44
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 95.255.409.685,32
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Jumlah Halaman: 6 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
