Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.183 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 12 Tahun 2013

Perubahan Atas Perda Kab. Kulon Progo No.13 Tahun 2009 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon progo", dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Kulon Progo No. 13 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”, dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No....gun, PD BPR Bank.pdf

penyertaan-modal

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2013/NO.12

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Perda Kab. Kulon Progo No.13 Tahun 2009 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon progo", dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 telah ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo” dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau untuk disesuaikan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009;
Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo” dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
MEngubah: Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo” dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Jumlah Halaman: 9 HLM; Penjelasan: 4 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 11 Tahun 2013

Perubahan Atas Perda Kab. Kulon Progo No.3 Tahun 2008 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Kulon Progo No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No....rja Dinas Daerah.pdf

pEMBENTUKAN-ORGANISASI-TATA-KERJA-DINAS-DAERAH

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2013/NO.11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Perda Kab. Kulon Progo No.3 Tahun 2008 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 telah ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; bahwa dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah untuk disempurnakan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010;
Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
MEngubah: Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
Jumlah Halaman: 10 HLM, Penjelasan: 2 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 10 Tahun 2013

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No....un Anggaran 2013.pdf

perubahan-apbd

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2013/NO.10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2012;
Materi Pokok: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 15 HLM.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2013

Perubahan Atas Perda Kab. Kulon Progo No.6 Tahun 2012 ttg Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERDA Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No....ndaraan Bermotor.pdf

RETRIBUSI-PENGUJIAN-KENDARAAN-BERMOTOR

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2013/NO.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Perda Kab. Kulon Progo No.6 Tahun 2012 ttg Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 telah ditetapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-31/PK.3/2013, terdapat beberapa objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang bukan merupakan objek pungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditinjau untuk disesuaikan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012;
Materi Pokok: Mengubah Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah: Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Jumlah Halaman: 4 HLM, Penjelasan: 4 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2013

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No....un Anggaran 2012.pdf

pertanggungjawaban-apbd

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2013/NO.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2012; bahwa laporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2012;
Materi Pokok: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 11 HLM.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 6 Tahun 2013

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun Kab.Kulon Progo

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No.... Kab.Kulon Progo.pdf

penyertaan-modal

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2013/NO.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun Kab.Kulon Progo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: masyarakat akan tersedianya air bersih dan/atau air minum, perlu adanya peningkatan cakupan pelayanan dan pengelolaan manajemen; bahwa dalam upaya percepatan pencapaian cakupan pelayanan, optimalisasi peran dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun serta mendukung Pendapatan Asli Daerah, perlu memberikan penyertaan modal; bahwa dalam rangka pemberian penyertaan modal sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009;
Materi Pokok: MAksud dan Tujuan; MOdal Dasar; Penyertaan Modal; Invenstasi Kembali; Alokasi Penganggaran;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 11 HLM, Penjelasan: 3 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 5 Tahun 2013

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No....dagang Kaki Lima.pdf

pEDAGANG-KAKI-LIMA

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2013/NO.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa pedagang kaki lima sebagai individu warga masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi pelakunya; bahwa dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah, memberi lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi kemiskinan serta membangun ekonomi kerakyatan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan DAerah Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013;
Materi Pokok: Penataan PKL; Pemberdayaan PKL; Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 26 HLM, Penjelasan: 4 halaman;

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 4 Tahun 2013

Ketertiban Umum

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No.... Ketertiban Umum.pdf

KETERTIBAN-UMUM

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2013/NO.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat yang nyaman, tenteram, tertib dan teratur yang dilandasi iman dan taqwa, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011;
Materi Pokok: Penyelenggaraan Ketertiban Umum; Pelaksanaan Operasional Penertiban; PArtisipasi MAsyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 23 HLM; Penjelasan: 5 halaman;

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2013

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No....ang Milik Daerah.pdf

BARANG-MILIK-DAERAH

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2013/NO.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga perlu dikelola secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna agar dapat dimanfaatkan secara optimal; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum: ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003;
Materi Pokok: Ruang Lingkup; Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; Wewenang dan Tanggung Jawab; Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran; Penggunaan; Penatausahaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Penghapusan; Pemindahtanganan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Pembiayaan; Tuntutan Ganti Rugi; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 59 HLM; Penjelasan: 13 halaman;

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2013

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Diubah sebagian dengan

PERDA Kab. Kulon Progo No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda No 2 Tahun 2013 ttg Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERDA Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No....an dan Perkotaan.pdf

PAJAK-BUMI-BANGUNAN-PERDESAAN-PERKOTAAN

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2013/NO.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak Daerah yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/ 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/ 2010; Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010;
Materi Pokok: Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak; Wilayah Pemungutan Pajak; Tahun Pajak; SPOP, NOP dan SPPT; Pemungutan Pajak; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kedaluarsa Penagihan; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 32 HLM; Penjelasan: 10 halaman.

First
Previous
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT