KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS dan FUNGSI - TATA KERJA - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - SOTK
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2018//NO.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mengoptimalkan struktur organisasi pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang beberapa perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu: Mengubah ketentuan Pasal 3 huruf f, Pasal 21; Menghapus Pasal 19 huruf c dan e; Menyisipkan Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasala 21D diantara Pasal 21 dan pasal 22.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Peraturan Bupati ini terdiri dari 13 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 68 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 82 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 80 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 5 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 15 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2017; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 10 Tahun 2017; PERBUP Gorontalo No. 41 Tahun 2018; Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2018; PERDA No. 9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang penggunaan sertifikat elektronik termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan sertifikat elektronik, pemanfaatan layanan sertifikat elektronik pada sistem pemerintahan berbasis elektronik, prosedur pelaksanaan aplikasi sertifikat elektronik, tata cara permohonan, penerbitan dan pencabutan sertifikat elektronik, masa berlaku sertifikat elektronik, kewajiban, larangan dan penyimpanan bagi pemilik sertifikat elektronik serta penyelenggaraan operasional dukungan sertifikat elektronik untuk pengamanan informasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 20 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 18 Tahun 2018
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rehabilitas Anak Terlantar dan Fakir Miskin Pada Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2018/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rehabilitas Anak Terlantar dan Fakir Miskin Pada Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden RI No. 46 Tahun 2015; Permendagri RI No. 12 Tahun 2017; PERDA No. 9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah rehabilitas anak terlantar dan fakir miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan dan kedudukan, klasifikasi, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, kepegawaian, tata kerja serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Gorontalo No. 12 Tahun 2012 tentang Nama dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 No. 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Alat Komunikasi di Sekolah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk peningkatan mutu, efektifitas pembelajaran, pelaksanaan kedisiplinan dan ketertiban sekolah, serta meminimalisir efek negatif dari alat komunikasi dan sejenisnya sehingga perlu diatur penggunaan alat komunikasi bagi para siswa di sekolah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 17 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang penggunaan alat komunikasi di sekolah termasuk di dalamnya mengatur tentang tanggung jawab, penggunaan alat komunikasi serta larangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 15 Tahun 2018
pembentukan unit pelaksana teknis daerah balai pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak pada dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten gorontalo
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2018/No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 2, huruf d, angka 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo serta untuk melaksanakan tugas teknis operasional dalam pengelolaan bibit ternak dan hijauan makanan ternak.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri RI No. 12 Tahun 2017; Perda No. 9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan dan kedudukan, klasifikasi, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, kepegawaian, tata kerja, serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini mengatur tentang pajak air tanah termasuk di dalamnya mengatur tentang nama, objek, dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, pemungutan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, kedaluwarsa, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atas pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, serta insentif pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
Terdiri dari 18 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 57 Tahun 2018
Rencana Tata Tanam dan Pola Tanam Pada Daerah Irigasi di Kabupaten Gorontalo Tahun 2018-2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2018/No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Tanam dan Pola Tanam Pada Daerah Irigasi di Kabupaten Gorontalo Tahun 2018-2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi dan mendukung peningkatan produksi pertanian sehingga perlu diatur Rencana Tata Tanam dan Pola Tanam Pada Daerah Irigasi di Kabupaten Gorontalo Tahun 2018-2019.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 17/PRT/M/2015; PERDA Kabupaten Gorontalo No. 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana tata tanam dan pola tanam pada daerah irigasi di Kabupaten Gorontalo Tahun 2018-2019 termasuk di dalamnya mengatur tentang pembagian kelompok lahan irigasi, waktu dan pola tanam serta ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
Terdiri dari 35 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 17 Tahun 2018
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Laboratorium Kualitas Air pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2018/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Laboratorium Kualitas Air pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri RI No. 12 Tahun 2017; PERDA No. 9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah instalasi laboratorium kualitas air pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan dan kedudukan, klasifikasi, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, kepegawaian, tata kerja serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat