PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 491 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 13 Tahun 2005
Pajak Restoran

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 17 Tahun 2007
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERDA Kab. Bangka No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 2 Tahun 2009
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERDA Kab. Bangka No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 22 Tahun 2007
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 08 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERDA Kab. Bangka No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 16 Tahun 2013
Pelayanan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 7 Tahun 2015
Pemanfaatan Jalan di Kabupaten Bangka

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan