PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 42 tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 55 Tahun 2012; Permenpan RB No.37 Tahun 2012; Permenpan RB No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 35 Tahun 2018; Perda Karimun No. 7 Tahun 2016; Perbup Karimun No. 51 Tahu 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Karimun No. 67 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemkab Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Tidak Ada
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 21 Tahun 2020
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGOLALAAN SUMBER DAYA ALAM DESA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Karimun Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa Pem bangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, maka perlu menyusun petunjuk teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi tepat Guna dalam pengolahan sumber daya alam Desa/Kelurahan;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; UU No. 39 Tahun 2014; UU No. 20 tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 15 Tahun 2010; Perpres No. 12 Tahun 2015; Inpres NO. 3 Tahun 2001; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendes PDTT No.1 Tahun 2015; Permendes PDTT No. 23 Tahun 2017; Pergub Kepri No. 74 Tahun 2018; Perda Karimun No, 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2020.
Tidak Ada
Posyantek atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 25 Tahun 2020
PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mencegah teijadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke Fasilitas Kesehatan yang kompeten di Kabupaten Karimun, perlu m enetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Persalinan (Jampersal)
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; Permenkes No. 46 Tahun 2015; Permenkes No. 64 Tahun 2015; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permenkes No. 86 Tahun 2019; Perda Kab. Karimun No. 7 Tahun 2016; Perbup Karimun No. 36 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2020.
Tidak Ada
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 31 Tahun 2020
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dam pak penularan COVID-19 terdapat pengeluaran yang belum tersedia anggarannya melalui pem bebanan langsung terhadap Belanja Tidak Terduga;
Pasal 18 ayat (6) UUDTahun 1945;UU No. 28 tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 32 Tahun 2020
PEDOMAN PENYUSUNAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 29 Tahun 2020
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan,Pemberantasan,Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika,Psiskotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, menyebutkan bahwa Bupati/Walikota melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 35 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 12 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pencegahan,Pemberantasan,Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika,Psiskotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
Tidak Ada
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2020
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa untuk m eningkatkan kinerja Instansi, sem angat kerja bagi pejabat dan pegawai Instansi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Karimun No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Karimun No. 3 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 37 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
dalam rangka tertib adm inistrasi terhadap Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020 di Kabupaten Karimun, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Karimun Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019;PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 114 Tahun 2014; PMK No. 193/PMK.07/2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; PMK No. 35/PMK.05/2020; PMK No. 40/PMK.07/2020; PMK No. 50/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 205/PMK.07/2019; Perda Kab. Karimun No. 5 Tahun 2015; Perbup Karimun No. 62 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2019
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 73 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENERIMA BANTU AN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Yang Terintegrasi Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Di Kabupaten Karimu
ABSTRAK:
setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang menyeluruh
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 28 Tahun 2016; Perpres No. 109 Tahun 2013; Perpres No. 64 Tahun 2020; Permenkes 001 Tahun 2012; Permenkes No. 69 Tahun 2013; Permenkes No, 71 Tahun 2013; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permensos 10 Tahun 2016; Permensos 28 Tahun 2017; Permendagri 18 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan daerah yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN) di Kab. Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
Tidak Ada
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 36 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 3G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa kondisi keuangan negara sebagai dampak pandemic Covid 19 berakibat pada kondisi keuangan daerah, termasuk Kabupaten Karimun sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Program dan Kegiatan pada Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2020
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 67 Tahun 2011; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 31 Tahun 2019; Perda Karimun No. 7 Tahun 2016; Perda Karimn No. 7 Tahun 2017; Perda Karimun No. 8 Tahun 2017; Perbup No. 74 Tahun 2019; Perbup No. 7 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2020 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 38 TAHUN 2019
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
