RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem bangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan terhadap Proses Penyelenggaraan Perencanaan di Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kab. Karimun Tahn 2020 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 17 Tahun 2019
RENCANA AKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN TAHUN2019-2021
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2019-2021
ABSTRAK:
Bahwa tingkat kekerasan terhadap Perempuan dan Anak masih tinggi, maka kewajiban Pemda untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat, dalam hal ini terhadap Perempuan dan Anak
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 3 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 1999; UU No.1 Tahun 2000; Pengesahan Convention No. 182; UU No. 26 Tahun 2000
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rencana aksi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Tahun 2019-2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
10
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2019
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KARIMUN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2012 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Dan Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Karimun
ABSTRAK:
bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dalam upaya pengembangan kegiatan usaha guna mendorong pertum buhan perekonomian dan peningkatan pelayanan m asyarakat, perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Karimun
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2012
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah air minum tirta karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara dan petujuk pelaksanaan pajak restoran
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 1997; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 3 tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan pajak restoran dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
Perbup No. 9 Tahun 2011
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 49 Tahun 2019
PEDOMAN TEKNIS OPTIMALISASI PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERBASIS MODEL SISTEM RUJUKAN (CAMP ASSESMENT)
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS OPTIMALISASI PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERBASIS MODEL SISTEM RUJUKAN (CAMP ASSESMENT)
ABSTRAK:
bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanganan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 31 Tahun 1980; Perda Kab. Karimun No. 7 Tahun 2016; Perbup No. 34 Tahun 2016 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2017; Perbup No. 36 Tahun 2016 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017; Perbup Karimun Nomor 37 Tahun 2016 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017; Perbup Karimun Nomor 38 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman teknis optimalisasi pelayanan sosial gelandangan dan pengemis berbasis model sistem rujukan (Camp Assesment) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2019.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 40 Tahun 2019
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pem bangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Keija Pemerintah Daerah, yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan Penyusunan Rencana Keija (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 39 Tahun 2019
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN KARIMUN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN KARIMUN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Karimun
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; Permensos No. 9 Tahun 2018; Permen PU PR No.24/PRT/M/2018; Permendikbud No. 32 Tahun 2018; Pemendagri No. 100 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Perda Kab. Karimun No. 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penerapan standar pelayanan minimal kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 32 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 ten tang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karimun tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimu
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008;UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 36 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 46 Tahun 2019
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan diperlukan pengaturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri No. 130 Tahun 2018; PMK No. 187/PMK.07/2018; Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018; Perbup Karimun No. 62 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan pembanguna sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2019.
19
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 31 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 31
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019.
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019, dalam hal penganggaran DAK Fisik pada APBD tahun anggaran berkenaan tidak sesuai dengan pedoman teknis dan petunjuk operasional Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran DAK Fisik mendahului perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004;UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Thaun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 55 Thaun 2005
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019. dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
