PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Karimun wajib mendaftarkan diri pada Kan or Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Pasal 18 ayat (6) UUDTahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;UU No. 30 Tahun 2014; UU Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 12 Thaun 2019; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017; Inpres No. 7 Tahun 2019; Permendagri No. 100 Tahun 2016; Permendagri No. 112 Tahun 2016; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2018; Peraturan BPKM No. 7 Tahun 2018; Perda Karimun No. 7 Tahun 2016; Perda Karimun No. 3 tahun 2018; Perbp No. 36 Tahun 2016; Perbup Karimun No.37 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publlik tertentu di Kab. Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Tidak Ada
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 52 Tahun 2020
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembetulan,Pembatalan,Pengurangan Ketetapan Dan Penghapus Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Perda Kab. Karimun No. 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Kabupaten Karimun
Pasal 18 ayat (6) UUDTahun 1945;UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 55 thaun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Karimun No.3 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pembetulan,Pembatalan,Pengurangan Ketetapan Dan Penghapus Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
Tidak Ada
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 51 Tahun 2020
PERHITUNGAN JASA PELAYANAN RSUD TANJUNG BATU KUNDUR KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERHITUNGAN JASA PELAYANAN RSUD TANJUNG BATU KUNDUR KABUPATEN KARIMUN
ABSTRAK:
dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas perhitungan jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008;UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU NNo. 29 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Thaun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkes No. 2052/Menkes/Per/Per/X/2011; Permenkes No. 24 Tahun 2014; Permenkes NNo. 3 Tahun 2020; Kepmen Kesehatan No. 133/ Menkes/SK/XII/1999; Kepmen Kesehatan No. 129/Menkes/SK/II/2008; Perda Kab.Karimun No. 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perhitungan jasa pelayanan RSUD Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
Tidak Ada
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 50 Tahun 2020
PERBUP Kab. Karimun No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) RSUD Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) RSUD TANJUNG BATU KUNDUR KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) RSUD TANJUNG BATU KUNDUR KABUPATEN KARIMUN
ABSTRAK:
dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008;UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2009; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2007; UU No. 71 Tahun 2010; PP No. 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; PP Mo. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2012; Perpres No. 32 Tahun 2014; Perpres No. 82 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;Permenkes No. 1438/Menkes/Per/Per/IX/2010; Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011; Permenkes No. 71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No. 99 Tahun 2015; Permenkes No. 24 Tahun 2014; Permenkes No. 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkes No.4 Tahun 2017; Permenkes No. 21 Tahun 2016; Permenkes No. 3 Tahun 2020; Kepmenkes No.1333/Menkes/SK/XII/1999; Kepmenkes No.129/Menkes/SK/II/2008; Perda Karimun No. 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan dana non kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) RSUD Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2021.
Tidak Ada
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 47 Tahun 2020
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 35 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010. PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2016; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Kepmendagri No. 130 Tahun 2003; Perda Kab. Karimun No. 7 Tauhn 2018; Perda Kab. Karimun No. 6 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah kab. Karimun TA 2019 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Tidak Ada
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 46 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, maka perlu dilakukan pembenahan dan penyeragaman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diiubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 77 Tahun 2007; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 2 Tahun 2014; Perda Kab. Karimun No. 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Karimun Nomor 4 Tahun 2011
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 45 Tahun 2020
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Keija Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008;UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Taun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Prpres No. 59 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 86 tahun 2017; Perda Karimun No. 6 Tahun 2015; Perda Karimun No. 7 Tahun 2016; Perda Karimun No. 7 Tahun 2017; Perda Karimun No. 8 Tahun 2017; Perbup Karimun No. 53 Tahun 2017; Perbup Karimun No. 62 Tahun 2017; Perbup Karimun No. 41 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
Tidak Ada
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 42 Tahun 2020
HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 4 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Karimun Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
dalam rangka pengembangan kualitas, pembinaan karier, peningkatan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas dan sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, perlu mengatur nama jabatan, ikhtisar jabatan dan beban kerja jabatan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 tahun 2017; Permendagri No. 35 Taun 2012; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permenpan RB No.1 Tahun 2020; Peraturan Kepala BKN No. 12 Tahun 2011; Perda Karimun No. 7 tahun 2016; Perbup Karimun No. 36 Tahun 2016 sebgaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Karimun No. 59 Tahun 2019; Perbup No. 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Karimun No. 53 Tahun 2017; Perbup Karimun No. 38 Tahun 2016; Perbup Karimun No. 25 Tahun 2017; Perbup Karimun No. 51 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Karimun No.67 Tahun 2019; Perbup Karimun No. 14 Tahun 2018 sebagaiman telah diubah dengan Perbup Karimun No. 58 Tahun 2019; Perbup Karimun No. 15 Tahun 2018; Perbup Karimun No. 16 Tahun 2018; Perbup Karimun No. 68 Tahun 2019; Perbup Karimun No. 69 Tahun 2019; Perbup Karimun No. 70 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan pemkab Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
a. Peraturan Bupati Karimun Nomor 64 Tahun 2017 ten tang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 64);
b. Peraturan Bupati Karimun Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 20)
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 41 Tahun 2020
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2021
ABSTRAK:
dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan terhadap Proses Penyelenggaraan Perencanaan di Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah
Pasal 18 ayat (6) UUDTahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 67 Tahun 2011; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2020; Permendagri No. 40 Tahun 2020; Perda Karimun No. 7 Tahun 2016; Perda Karimun No. 7 Tahun 2017; Perda Karimun No. 8 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Karimun Tahun 2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
Tidak Ada
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 40 Tahun 2020
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 16 ay at (4) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersum ber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ketentuan pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan tahap kedua paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara
UUD 10945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Taun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahn 2004; UU No. 25 Taun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No.2 Tahun 2012; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 13 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri Ni. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 86 Tahun 2007; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 123 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 6 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penjabaran APBD Kab. Karimun TA 2020 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang m erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
