TATA CARA PELAKSANAAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa bangunan yang didirikan sebelum Peraturan Bupati ini dan/atau telah selesai seluruhnya serta dimanfaatkan yang tidak/belum meminta izin bangunan dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun dapat mengadakan atau diadakannya pemutihan atau penyelesaian izin bangunannya dengan membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan
UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2008; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2015.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 15 Tahun 2015
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN HUKUM BAGI PEJABAT DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Hukum Bagi Pejabat dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan layanan bantuan hukum bagi pejabat dan aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, perlu petunjuk teknis bantuan hukum
UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 5 Tahun 2009; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 12 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Hukum Bagi Pejabat dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 14 Tahun 2015
pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten karimun
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Penananman Modal Kepada Kepala Badan Pananaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pananaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2015.
Perbup No. 30 Tahun 2014
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2015
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui kepala dinas dan kepada Perusahaan pemberi kerja Tenaga Asing dikenakan Retribusi Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 20 Tahun 1997; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU N. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 97 Tahun 2012; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2015.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2015
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN KARIMUN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 83 Tahun 2012; Permendagri No. 77 Tahun 2014; Perda Kabupaten Karimun No. 14 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2014; Perbup Karimun Nomor 12 Tahun 2012
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2015.
Peraturan Bupati Karimun Nomor 18.A Tahun 2009
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 09 Tahun 2015
PELAKSANAAN AZAM PENINGKATAN IMAN DAN TAQWA KABUPATEN KARIMUN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Azam Peningkatan Iman dan Taqwa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan bantuan pembinaan keagamaan masyarakat dan kapasitas lembaga keagamaan, serta memberdayakan dan meningkatkan partisipasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Azam Peningkatan Iman dan Taqwa
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 39 Tahun 2011;Perda Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005; Perbup Karimun Nomor 2 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Azam Peningkatan Iman dan Taqwa Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2015.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2015
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian
UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2015.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2015
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS MISKIN (JUKNIS RASKIN) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Beras Miskin (JUKNIS RASKIN) Kabupaten Karimun Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa dengan diterbitkannya Pedoman Umum Raskin 2015 oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Program Raskin untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) khususnya bagi Tim Koordinasi di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Pelaksana Distribusi di Kelurahan/Desa, sehingga perlu suatu petunjuk teknis dalam melaksanakannya
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008;UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 68 Thaun 2002; PP No. 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 61 Tahun 2003; Perpres No. 15 Tahun 2010; Inpres No. 3 Tahun 2012; Permendagri No. 21 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Program Beras Miskin (JUKNIS RASKIN) Kabupaten Karimun Tahun 2015 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2015.
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2015
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dan Keputusan Bupati Nomor 179 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun perlu dilakukan peninjauan dan revisi sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004;
UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2013; PP No. 108 Tahun 2000;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2015.
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011
49
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN KARIMUN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa adanya rencana transformasi program Jamkesda ke Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2014; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 58 Tahun 2005; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2013; Kepmenkes No. 328/MENKES/IX/2013; Perda No. 6 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
