Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2021

Menemukan 15 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2021

PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PADA KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Perumahan, Permukiman

Download :
2021pb2101011.pdf

Abstrak

pedoman penyerahan prasarana sarana dan utilitas pada kawasan perumahan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2021/No.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PADA KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa lingkungan perumahan dan permukiman yang baik harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk menunjang fungsi dan aktifitas kegiatan masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Perumahan yang meliputi rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU No.12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011; UU No.20 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2020; PP No.27 Tahun 2014
Peraturan ini ditetapkan agar memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
40 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2021

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEUANGAN DAN SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
2021pb2101012.pdf

Abstrak

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEUANGAN DAN SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEUANGAN DAN SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

Dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efesien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013; . Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jadwal retensi Arsip fasilitatif fungsi Keungan dan Substantif Pemerintah daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 16 Tahun 2021

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
2021pb2101016.pdf

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan dan Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk teknis Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 27 Tahun 2021

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BINTA

Kebijakan Akuntansi

Download :
15pbbintan027.pdf

Abstrak

kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten bintan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2015/No.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BINTA

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan belum mengatur kebijakan akuntansi tentang aset intrakomptabel, aset ekstrakomptabel dan amortisasi aset tidak berwujud dan Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan
UU No.12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2004; UU No.9 Tahun 2015; UU No.23 Tahun 2005
Perubahan peraturan Kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Bintan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2015.
21 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 62 Tahun 2021

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

APBD

Download :
2019pb2101062.pdf

Abstrak

PENJABARAN - APBD TAHUN ANGGARAN 2020

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2019/No.63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2010; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2016; PP No.2 Tahun 2018; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006
Penjabaran APBD Kabupaten Bintan Tahun 2020

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
7 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT