Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD Tahun 2021 Nomor 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Dan Penentuan Kelas Jabatan Pejabat Pengelola Dan Pegawai Pada Unit Pelaksana Tenis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Sistem Remunerasi pada
Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; Perbup Tangerang No. 70 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Tangerang tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Penentuan Kelas Jabatan Pejabat dan Pengelola dan Pegawai Pada Unit Pelaksana Tenis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2021.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 97 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas PerindustrIan Dan Perdagangan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tangerang
UU No 14 Tahun 1950; UU No : 2 tahun 1981; UU No 8 tahun 1991; UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU no 3 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 102 tahun 2000; PP No 107 tahun 2015; PP no 142 tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Tangerang No 11 Tahun 2016; PerMen Perindustrian no 41/MIND/PER/2008; PerMen Perdagangan RI No : 51 Tahun 2009; PerMen Perdagangan RI No 13 / M-DAG/Per/3/2012; PerMen Perdagangan RI No : 32 / M-DAG/Per/5/2015; PerMen Perindustrian RI No 107 / M-IND/PER/11/2015; PerMen Perdagangan RI No : 28 / M-DAG/Per/4/2016;
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas Dan Fungsi; 5. Unit Pelaksana Teknis Dan Jabatan Fungsional; 6. Tata Kerja; 7. Kepegawian; 8. Jabatan Perangkat Daerah; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
27 halaman,1 lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 04 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Daerah dan untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan lapangan kerja, perlu dilakukan Pemberdayaan dan Pengembangan terhadap pelaku Usaha Mikro;
b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan iklim usaha yang berbasis potensi Daerah sesuai dengan jenis Usaha Mikro, perlu peran Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 20 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; PP No 17 Tahun 2013; Perpres No 98 Tahun 2014;
1. Ketentuan Umum; 2.Wewenang Tugas Dan Tanggungjawab; 3.Pemberdayaan Usaha Mikro; 4.Perizinan; 5.Pengembangan Usaha Mikro; 6.Pembinaan, Monitoring, Dan Evaluasi; 7.Pembiayaan 8.Ketentuan Peralihan; 9.Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2016.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Tahun 2021 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, dibutuhkan pegawai negeri sipil yang memberikan pelayanan secara profesional, berintegritas, dan berkine{a baik sesuai formasi dan kebutuhan daerah; b. untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, dibutuhkan pegawai negeri sipil yang memberikan pelayanan secara profesional, berintegritas, dan berkinerja baik sesuai formasi dan kebutuhan daerah; sebagai salah satu upaya untuk memperoleh pegawai negeri sipil yang profesional, berintegritas, dan berkinerja baik, perlu dilakukan pengendalian dalam proses mutasi pegawai negeri sipil antardaerah, baik mutasi masuk maupun keluar dari Kabupaten Tangerang; c. Untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang,
diperlukan pengaturan mengenai tata cara mutasi antardaerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MUTASI PNS; BAB III PENDANAAN; BAB IV KETENTUAN PERALIHAN; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 01 Tahun 2012
Pedoman Umum Replikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarkat Mandiri Kabupaten Tangerang 2012
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2012/NO.01
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Replikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarkat Mandiri Kabupaten Tangerang 2012
ABSTRAK:
a. bahwa Pedoman Umum Replikasi PNPM Mandiri telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Replikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kabupaten Tangerang Tahun 2011;
b. bahwa kebijakan PNPM Mandiri telah dikembangkan dan disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Tangerang;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004
;4.UU No. 15 Tahun 2004 ;5.UU No.32 Tahun 2004 ;6.UU No.33 Tahun 2004
;7.UU No.12 Tahun 2011 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PP No.54 Tahun 2005
;10.PP No.13 Tahun 2006 ;11.PMDN No.13 tahun 2006;12.Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Masyarakat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/ 2007
;13.Perda Kab Tanggerang No.2 Tahun 2009;14.Perda Kab Tanggerang No.08 Tahun 2010
1.ketentuan umum;2.pelaksanaan pedoman umum replikasi PNPM Mandiri
;3.sistematika pelaksanaan pedoman umum replikasi PNPM;4.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Tahun 2022 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
ABSTRAK:
bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai bagian dari aparatur sipil negara Kabupaten Tangerang
merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam memajukan kesejahteraan umum masyarakat Kabupaten Tangerang;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TPP PPPK; BAB III PENGANGGARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TPP PPPK; BAB IV
PENGENDALIAN; BAB V KEBERATAN; BAB VI KETENTUAN PERALIHAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2022.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 16 Tahun 2011
Rencana Strategi 2011 Semua Anak Kabupaten Tangerang Tercatat Kelahirannya
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2011/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategi 2011 Semua Anak Kabupaten Tangerang Tercatat Kelahirannya
ABSTRAK:
a. bahwa sampai saat ini masih banyak anak Kabupaten Tangerang yang identitasnya belum tercatat dalam akte kelahiran, sehingga dapat berakibat hukum pada tidak tercatatnya nama anak, silsilah dan kewarganegaraannya ;
b. bahwa dalam Rencana Strategis Nasional 2011 semua Anak Indonesia tercatat kelahirannya, telah diamanatkan untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
1. UU No. 23 tahun 2000;2. UU No. 23 tahun 2002;3. UU No. 10 tahun 2004
;4. UU No. 32 atahun 2004;5. UU No. 12 tahun 2006;6. UU No. 23 tahun 2006
;7. UU No. 52 tahun 2009;8. UU No. 37 tahun 2007;9. PP No. 38 tahun 2007
;10. PP No. 54 tahun 2007;11. PP No. 25 tahun 2008;12.Perda Kab Tanggerang No. 7 tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Non Kas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa penyertaan modal daerah non kas dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
b. bahwa penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah melalui penyertaan modal daerah non kas dibutuhkan dalam rangka pencapaian target akses air minum di daerah;
c. bahwa sebagai landasan hukum pemberian penyertaan modal daerah non kas dibutuhkan suatu penetapan Peraturan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 48 Tahun 2016; Perda No 10 Tahun 2008;
1.Ketentuan Umum; 2.Pelaksanaan dan Penganggaran; 3.Pencatatan dan Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah; 4.Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Tahun 2021 No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
ABSTRAK:
Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 20 16 tentang Pelayanan Nomor Tunggal 112, maka layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat perlu dioptimalkan untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2007.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II LAYANAN JENIS LAYANAN; BAB III PELAKSANAAN; BAB IV PENGANGGARAN; BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN; BAB VI PELAPORAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2020
KONFIRMASI - STATUS WAJIB PAJAK - PELAYANAN PUBLIK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2020 No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Publik Tertentu
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemberian Pelayanan Publik Tertentu.
UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU No 31 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; Permendagri No 112 Th 2016; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016; Perbup Tangerang No 95 Th 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
