Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2017/NO.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas, dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang kesehatan Tahun Anggaran 2017 maka pemerintah Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal);
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Tangerang;
1.UU No.23 Tahun 2000;2.UU No.1 Tahun 2004 ;3.UU No.17 Tahun 2003 ;4.UU No.15 tahun 2004, ;5.UU No.25 Tahun 2004 ;6.UU No.33 tahun 2004 ;7.UU No.r 36 tahun 2004 ;8.UU No.14 tahun 2015 ;9.PP No.137 Tahun 2015;10.PP No. 55 tahun 2005 ;11.PP No.58 tahun 2005 ;12.PMDN No.13 tahun 2006 ;13.PMK No . 64 Tahun 2015
;14.PMKRI No . 71 tahun 2016;15.Perda Kab Tanggerang No.2 tahun 2009;16.Perda Kab Tanggerang No.16 Tahun 2014 ;17.Perbup Tanggerang No.88 Tahun 2016 ;18.Perbup Tanggerang No.119 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.pelaksanaan jaminan persalinan;3.sistematika pelaksanaan jaminan persalinan di kabupaten tanggerang;4.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 67 Tahun 2017
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNPerizinan, Pelayanan PublikStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan PErizinan dan Non PErizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PElayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2017/NO.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang telah diatur dalam peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;
b. bahwa dalam rangka mendorong percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu dilakukan perubahan terhadap jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;
1.UU No. 23 Tahun 2000 ;2.UU No. 25 Tahun 2007 ;3.UU No.14 Tahun 2008 ;4.UU No.25 Tahun 2009 ;5.UU No. 23 Tahun 2014 ;6.UU No.30 Tahun 2014 ;7.PP No.45 Tahun 2008 ;8.PP No.96 Tahun 2012 ;9.PP No.18 Tahun 2016 ;10.PP No.97 Tahun 2014 ;11.PMDN No.24 Tahun 2006 ;12.Perda Kab Tanggerang No. 11 Tahun 2016;13.Perbup No.95 Tahun 2016
penandatanganan perizinan dan non perizinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 66 Tahun 2017
Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2017/NO.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran melalui pendekatan prestasi kerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut;
b. bahwa untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran melalui pendekatan prestasi kerja, perlu adanya standar biaya guna membantu menganalisa kewajaran pengeluaran yang dihubungkan dengan beban kerja atau belanja setiap program/kegiatan;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PMDN No.13 Tahun 2006 ;5.PMK No.49/PMK.02/2017 ;6.PMDN No. 33 Tahun 2017 ;7.Perda Kab Tanggerang No.2 Tahun 2009
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 6
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 64 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2017/NO.64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2017;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan prioritas serta sasaran pembangunan yang perlu dilakukan penyesuaian, maka Peraturan Bupati sebagaimana hal tersebut huruf a diatas, perlu diubah untuk disesuaikan;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000;3.UU No.15 Tahun 2004
;4.UU No.25 Tahun 2004 ;5.UU No.33 Tahun 2004;6.UU No.23 Tahun 2014 ;7.PP No.58 Tahun 2005 ;8.PP No.38 Tahun 2007 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006 ;10.Perda No.1 Tahun 2008 11.Perda Kab Tanggerang No.2 Tahun 2009;12.Perda Kab Tanggerang No.9 Tahun 2009;13.Perda Kab Tanggerang No.12 Tahun 2009 ;14.Perda Kab Tanggerang No.5 Tahun 2013;15.Perda Kab Tanggerang No. 11 Tahun 2016
terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 58 Tahun 2017
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2017/NO.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi aspek kewajaran, kepatutan dan rasionalitas, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No. 23 Tahun 2014 ;4.PMDN No.13 Tahun 2006 ;5.PMDN No. 31 Tahun 2016 ;6.Perda Kab Tanggerang No.2 Tahun 2009
terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 57 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2017/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya mewujudkan implementasi UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya Jaminan Kesehatan, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
1.UU No.14 Tahun 1950;2.UU No.23 Tahun 2000;3.UU No.40 Tahun 2004
;4.UU No.11 Tahun 2009 ;5.UU No. 36 Tahun 2009 ;6.UU No.24 Tahun 2011
;7.UU No.23 Tahun 2014;8.PP No.101 Tahun 2012 ;9.PP No. 12 Tahun 2013
;10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 ;11.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016 ;12.Perbup No. 51 Tahun 2013
terdapat dalam pasal 9, dan pasal 10
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 55 Tahun 2017
Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tigaraksa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2017/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tigaraksa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tigaraksa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No. 17 Tahun 2003
;4.UU No.1 Tahun 2004;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No. 23 Tahun 2005 ;7.PP No.65 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006
;10.PMDN No.61 Tahun 2007 ;11.PMK No. 75 Tahun 2014 ;12.PMK No.44 Tahun 2016;13.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016;14.PerBup Tanggerang No.88 Tahun 2016
Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sukamulya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2017/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sukamulya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sukamulya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No. 17 Tahun 2003
;4.UU No.1 Tahun 2004;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No. 23 Tahun 2005 ;7.PP No.65 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006
;10.PMDN No.61 Tahun 2007 ;11.PMK No. 75 Tahun 2014 ;12.PMK No.44 Tahun 2016;13.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016;14.PerBup Tanggerang No.88 Tahun 2016
Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sukadiri pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2017/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sukadiri pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sukadiri Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No. 17 Tahun 2003
;4.UU No.1 Tahun 2004;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No. 23 Tahun 2005 ;7.PP No.65 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006
;10.PMDN No.61 Tahun 2007 ;11.PMK No. 75 Tahun 2014 ;12.PMK No.44 Tahun 2016;13.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016;14.PerBup Tanggerang No.88 Tahun 2016
Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pasir Nangka pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2017/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pasir Nangka pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pasir Nangka Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No. 17 Tahun 2003
;4.UU No.1 Tahun 2004;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No. 23 Tahun 2005 ;7.PP No.65 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006
;10.PMDN No.61 Tahun 2007 ;11.PMK No. 75 Tahun 2014 ;12.PMK No.44 Tahun 2016;13.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016;14.PerBup Tanggerang No.88 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
