Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Tahun 2022 Nomor 12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, menjadi generasi penerus bangsa yang potensial bagi pembangunan dan dalam melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga harus dilindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; bahwa pengembangan dan pembangunan kabupaten layak anak di Kabupaten Tangerang diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua/wali, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan media untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 25 Tahun 2021; Permenagri PP PA No. 13 Tahun 2010; PP PA No. 11 Tahun 2011; Permenagri PP PA No. 12 Tahun 2011; Permenagri PP PA No. 13 Tahun 2011; Permenagri PP PA No. 14 Tahun 2011; Perda No. 7 Tahun 2018
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Indikator Bab III Tahapan Pengembangan KLA Bab IV Pengembangan KLA Bab Pemulihan Hak-Hak Anak Bab VI Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dan Dunia Usaha Bab VII Peran Serta Orang Tua/Wali, Keluarga, Masyarakat, dan Media Masa Bab Pemberian Penghargaan Bab IX Pendanaan Bab X Sanksi Administratif Bab XI Ketentuan Penyidikan Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
Perda ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018
51 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2020
PENERAPAN - SISTEM TRANSAKSI - PELAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH - SECARA ELEKTRONIK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, LD Tahun 2020/Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Sistem Transaksi Dan Pelaporan Penerimaan Retribusi Daerah Secara Elektronik
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transparan serta dalam upaya optimalisasi pemungutan retribusi daerah, perlu dilakukan penerapan pemungutan retribusi daerah secara sistem elektronik.
UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 97 Th 2012; PP No 39 Th 2007; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Perda Kab Tangerang No 2 Th 2009; Perda Kab Tangerang No 4 Th 2011 yg telah diubah dg Perda Kab Tangerang No 1 Th 2018; Perda Kab Tangerang No 5 Th 2011 yg telah diubah dg Perda Kab Tangerang No 2 th 2016; Perda Kab Tangerang No 6 Th 2011 yg telah diubah dg Perda Kab tangerang No 1 Th 2016; Perda kabupaten Tangerang No 1 Th 2014; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang lingkup; 3. Sistem Elektronik Retribusi; 4. Pemungutan Dan Pembayaran Retribusi; 5. Penatausahaan Dan Pelaporan; 6. Rekonsiliasi; 7. Pengendalian Dan Monitoring; 8. Sistem Terintegrasi Retribusi Dengan Sistem Lain; 9. Ketentuan Lain-Lain; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
16 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2012
Rincian Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, BD.2012/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rincian Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 3, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis menyatakan “ Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati “ .
b.Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir perlu dibentuk Unit Pengelola Teknis Dinas Koperasi dan UMKM yaitu Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
1. UU No. 8 tahun 1974;2. UU No. 25 tahun 1992;3. UU No. 7 tahun 1992
;4. UU No. 23 tahun 2000;5. UU No. 17 tahun 2003;6. UU No. 1 tahun 2004
;7. UU No. 15 tahun 2004;8. UU No. 32 tahun 2004;9. UU No. 33 tahun 2004
;10. UU No. 20 tahun 2008;11. UU No. 12 tahun 2011;12. PP No. 9 tahun 1995
;13. PP No. 58 tahun 2005;14. PP No. 38 tahun 2007;15. PP No. 6 tahun 2007
;16. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 ;17. Perda Kab Tanggerang No. 1 tahun 2008;18. Perda Kab Tanggerang No. 8 tahun 2010;19. Peraturan Bupati Tangerang No. 47 Tahun 2010
1.ketentuan umum;2.kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi;3.tata kerja;4.kepegawaian;5.pembiayaan;6.penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2023
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Tahun 2023 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyaralat dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke
Jabatan Fungsional untuk menciptakan birokrasi yang sederhana dan berjalan secara fungsional, fleksibel, dan efektif; bahwa berdasarkan Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten a.n. Gubernur Banten Nomor: 060/2794- ORB/2O22, tanggal 26 September 2022, perihal Rekomendasi atas SOTK Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, penataan pada 18 (delapan belas) perangkat daerah, di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana diusulkan dalam Surat Sekretaris Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor: 188.45/3197-Bag.Org tanggal 31 Agustus 2022 hal Usulan Rancangan Peraturan Bupati tentang SOTK Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat segera ditindaklanjuti; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (21 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh
kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 25 Tahun 2021; Perda No.r 11 Tahun 2016
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan Bab III Susunan Organisasi Bab IV Tugas dan Fungsi Bab V Uptd dan Kelompok Jabatan Fungsional Bab VI Tata Kerja Bab VII Kepegawaian Bab VIII Jabatan Bab IX Pendanaan Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
19 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Tahun 2022 Nomer 13
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tangerang yang aman, tentram, tertib, dan nyaman, Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sebagai urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar perlu memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan; bahwa kondisi sosial masyarakat Kabupaten Tangerang semakin dinamis menyebabkan banyaknya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat memerlukan pengaturan yang lebih menyeluruh dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tangerang yang aman, tertib, tentram, dan nyaman melalui upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 54 Tahun 2011; Permendagri No. 16 Tahun 2020; Permendagri No. 26 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewenangan Bab III Kebijakan Bab IV Ketentraman Bab V Perlindungan Masyarakat Bab VI Kerjasama Bab VII Pelaporan Bab VIII Tunjangan Khusus Bab IX Pendanaan Bab X Peran Serta Masyarakat Bab XI Penghargaan Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
Peraturan Daerah (PERDA) ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 9 Tahun 1984; Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 tahun 2004
16 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 13 Tahun 2011
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011-2031
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011-2031
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 78 ayat (4) huruf c mengamanatkan penyusunan atau penyesuaian Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
b. bahwa rencana tata ruang Kabupaten Tangerang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, lingkungan regional, dan global, sehingga berdampak pada penurunan kualitas ruang di Kabupaten Tangerang;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;2. UU No. 14 tahun 1950;3. UU No. 5 tahun 1960;4. UU No. 5 tahun 1984;5. UU No. 41 tahun 1999;6. UU No. 23 tahun 2002
;7. UU No. 7 tahun 2004;8. UU No. 3 tahun 2002;9. UU No. 32 tahun 2004
;10. UU No. 38 tahun 2004;11. UU No. 26 tahun 2007;12. UU No. 18 tahun 2008
;13. UU No. 32 tahun 2009;14. UU No. 12 tahun 2011;15. PP No. 23 tahun 1982
;16. PP No. 69 tahun 2001;17. PP No. 20 tahun 2006;18. PP No. 26 tahun 2008
;19. PP No. 61 tahun 2009;20. PP No. 15 tahun 2010;21. PP No. 68 tahun 2010
;22. PP No. 54 tahun 2008;23. PD Prov Banten No. 2 tahun 2011;24. PD Prov Banten No. 1 tahun 2007;25. PD Prov Banten No. 17 tahun 2009
1.ketentuan umum;2. ruang lingkup wilayah dan muatan RTRW;3.tujuan , kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;4.rencana struktur ruang wilayah kabupaten;5.rencana pola ruang wilayah kabupaten;6.penetapan kawasan strategis kabupaten;7. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
;8. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;9.peran masyarakat dan kelembagaan;10.ketentuan penyidikan;11.ketntuan pidana;12.ketentuan lain lain
;13.ketentuan peralihan;14.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
112 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk Efektifitas dan Optimalisasi pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai pelaksanaan Pasal 4 Ayat (2) huruf j dan ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Tangerang
1. UU No. 5 tahun 1960;2. UU No. 12 tahun 1985;3. UU No. 4 tahun 1996
;4. UU No. 40 tahun 1996;5. UU No. 21 tahun 1997;6. UU No. 37 tahun 1998
;7. UU No. 23 tahun 2000;8. UU No. 10 tahun 2004;9. UU No. 32 tahun 2004
;10. UU No. 33 tahun 2004;11. UU No. 28 tahun 2009;12. PP No.58 tahun 2009
;13. PP No. 69 tahun 2010;14. Perda Kab Tanggerang No. 10 tahun 2010;15. Perda Kab Tanggerang No. 8 tahun 2010
1.ketentuan umum;2.objek dan subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;3.dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan;4.penetapan, tata cara , pembayaran , dan penelitian;5.pembayaran dan penyetoran;6.angsuran dan penundaan;7.pelaporan;8.pembetulan, pembatalan , pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;9.keberatan , banding dan gugatan
;10.pengembalian kelebihan pembayaran
;11.kadaluwarsa
;12.ketentuan bagi pejabat
;13.ketentuan khusus
;14.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggerang
ABSTRAK:
a. bahwa petunjuk teknis pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pembayaran untuk transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, maka peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah untuk disesuaikan.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Intruksi Presiden No. 10 Tahun 2016; Permenkeu No. 190 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda kabtang No. 02; Perda Kabtang No. 11 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 72 Tahun 2017
Peraturan Bupati tangerang Nomor 13 tahun 2018
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2020
PEDOMAN - JASA PELAYANAN - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Tahun 2020 No. 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji perlu diberikan insentif yang layak, adil dan akuntabel untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 36 Th 2009; UU No 44 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 79 Th 2018; Perda Kab Tangerang No 4 Th 2011 yg telah diubah dg Perda Kab Tangerang No 1 Th 2020; Peraturan Bupati Tangerang No 39 Th 2017.
1. ketentuan Umum; 2. Komponen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Tarif Rumah Sakit; 3. Besaran Dan Distribusi Jasa Pelayanan Kesehatan; 4. Sumber Penerimaan Dan Alokasi; 5. Kewajiban Dan Hak Pegawai Serta Rumah Sakit Dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Pelayanan; 6. Pendanaan; 7. Pembinaan Dan Pengawasan; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Tangerang No. 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Tahun 2022 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu untuk mengatur penilaian kinerja dan pemberian penghargaan menyesuaikan ketentuan jam kerja efektif dan kelas jabatan dan angka kreditnya oleh pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; Perbup No. 110 Tahun 2020; Perbup No. 132 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: huruf f Pasal 4 diubah; ayat (2) Pasal 6 diubah dan ketentuan ayat (1) huruf f dan ayat (3) huruf h Pasal 6 dihapus; Pasal 13 diubah; huruf a angka 3 Pasal 17 diubah; ayat (1) huruf a, huruf d sampai dengan huruf k Pasal 27 dihapus, di antara ayat (3) Pasal 27 dan ayat (4) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 27 diubah, dan menambahkan 1 (satu) ayat pada Pasal 27; menambahkan 1 (satu) huruf pada Pasal 74, yakni huruf k; Pasal 75 diubah; Pasal 78 diubah; disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 85A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat