Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 286 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 62 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

62 TAHUN 2019 PETUNJUK PE...EMADAM KEBAKARAN.pdf

retribusi

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 62, BD. 2019/No. 62

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab Dan 21 (dua puluh satu) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Tata Cara Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi; Tata Cara Penyelesaian Keberatan Retribusi; Pemberian Pengurangan Dan Keringanan Retribusi; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

61 TAHUN 2019 ANALISIS STANDAR BELANJA.pdf

Standar-Belanja

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 61, BD. 2019/No. 61

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) Bab Dan 12 (dua belas) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Analisis Standar Belanja; Pengendalian Dan Pengawasan; Sosialisasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2019.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 60 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

60 TAHUN 2019 PEJABAT PEN...SUD DI KAB.INHIL.pdf

blud

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 60, BD. 2019/No. 60

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan mengenai Pengadaan Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan Batas Usia, Masa Kerja, Hak,Kewajiban Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Diatur Dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-undang Nomoor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab Dan 16 (enam belas) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Pejabat Pengelola Blud Rsud; Persyaratan Pemimpin Blud Rsud; Pengangkatan Pejabat Pengelola Blud Rsud; Tugas; Pemberhentian Pejabat Pengelola Blud Rsud; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

59 TAHUN 2019 STANDARISAS... PRASARANA KERJA.pdf

Sarana-Prasarana

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, BD. 2019/No. 59

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan ketentuan tidak melebihi standar yang ditetapkan dalam peraturan ini.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab Dan 21 (dua puluh satu) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Ruangan Kantor; Perlengkapan Kantor; Rumah Dinas; Kendaraan Dinas; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Abstrak

APBD

Download file:

58 TAHUN 2019 PERUBAHAN PERBUP NO 51 TH 2019.pdf

APBD

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, BD. 2019/No. 58

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Penyaluran dana DAK Non Fisik BOP kesetaraan dilaksanakan dengan mekanisme melalui belanja langsung untuk Satuan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Belanja tidak langsung untuk Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2014; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2014;
Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 51) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

57 TAHUN 2019 INDIKATOR K...HIL TH 2019-2023.pdf

Kinerja-Utama

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 57, BD. 2019/No. 57

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2023, perlu adanya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) Bab Dan 6 (enam) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; IKU Pemerintah Kabupaten; IKU Opd; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019

Abstrak

Dana Desa

Download file:

56 TAHUN 2019 PERUBAHAN PERBUP NO 8 TH 2019.pdf

dana-desa

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD. 2019/No. 56

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa dan hasil evaluasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 42 Tahun 2018;
Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 8) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 55 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

55 TAHUN 2019 RENCANA KER...B. INHIL TH 2020.pdf

RENCANA-KERJA

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 55, BD. 2019/No. 55

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) Pasalnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 54 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Abstrak

Pengawasan/Audit Internal

Download file:

54 TAHUN 2019 STANDAR AUD...ERN PEMKAB INHIL.pdf

AUDIT

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BD. 2019/No. 54

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRAK:

Bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 2 (dua) Bab Dan 7 (tujuh) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 53 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Abstrak

Pengawasan/Audit Internal

Download file:

53 TAHUN 2019 PROBITY AUD...DAAN BARANG JASA.pdf

AUDIT

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 53, BD. 2019/No. 53

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui apparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana_ telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 362/K/D4/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) Bab Dan 15 (lima belas) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Jenis, Prinsip Dan Pelaksanaan; Probity Audit; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT