Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Ini Berisi 8 (delapan) Bab Dan 15 (lima belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan; Tugas Dan Kewajiban; Tim Teknis, Tim Survey Dan Tim Monitoring; Maklumat Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua ketentuan Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 7), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa_ kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Ini Berisi 9 (sembilan) Bab Dan 11 (sebelas) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Jenis Pergeseran Apbd; Mekanisme Pengajuan Usulan Pergeseran Anggaran; Mekanisme Persetujuan Pergeseran Anggaran; Pengesahan Dppa Skpd/Ppkd; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Rumah Susun
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal diperlukan peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/M/2009;
Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) Bab Dan 15 (lima belas) Pasal.Diantaranya; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Pengelolaan Rumah Susun; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
Lamp II
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (Lima) Bab Dan 8 (delapan) Pasal diantaranya; Ketentuan Umum; Silpa; Prosedur Penggunaan Silpa; Pemantauan Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-undang 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (Lima) Bab Dan 5 (lima) Pasal.Diantaranya; Ketentuan Umum; Tujuan; Ruang Lingkup; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019.
Lamp I
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menyempurnakan tarif berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018;
Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 30) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Izin Investasi Dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyempurnakan pengelolaan izin investasi dan kerjasama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Derah Tengku Sulung berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 28 Tahun 2018;
Ketentuan pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 28 Tahun 2018 tentang Izin Investasi Dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Tengku Sulung (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 29) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-undang 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2018;
Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2018 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 28) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Izin Investasi Dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan izin kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat untuk mengelola investasi dan kerjasama.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab Dan 15 (lima belas) Pasal diantaranya; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Investasi; Kerjasama; Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 12 (dua belas) Bab Dan 32 (tiga puluh dua) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Azas; Perencanaan Sdm; Penerimaan Dan Pengangkatan; Pemberhentian; Hubungan Kerja; Hak, Kewajiban Dan Larangan; Penghargaan Dan Pesangon; Formasi Dan Pengadaan; Pengembangan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
