Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 794 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2013

Batas Tertinggi Nilai Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persedlaan (SPP-GU) Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP NOMOR 4 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 4 Tahun 2011

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Download :
KAB_TASIKMALAYA_4_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 4 Tahun 2015

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
KAB_TASIKMALAYA_4_2015.docx

Abstrak

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TASIKMALAYA

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tasikmalaya.
UU No 14 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 1983; UU No 36 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 40 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2002; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 11 Tahun 2005; PP No 12 Tahun 2005; PERMENKOMINFO No 28/PER/M.KOMINFO/09/2008; PERMENKOMINFO No 18/P/M.KOMINFO/03/2009; PERMENDAGRI No 1 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tasikmalaya No 8 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tasikmalaya dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan 3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 4. Perizinan 5. Susunan Organisasi 6. Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi 7. Tata Kerja 8. Pendanaan 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2015.
16 Halaman (Penjelasan 5 Halaman)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Desa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Tasikmalaya No. 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Download :
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009

Dana Peningkatan Pelayanan Atas Pemungutan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 4 Tahun 2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Kesehatan

Download :
PERDA Nomor 4 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2018

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN - DAN - RETRIBUSI - PELAYANAN - TERA - TERA - ULANG

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2018/04

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen Dan berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 Dan penyelenggaraan dan retribusi pelayanan atau tera ulang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, kenyamanan masyarakat dan perlindungan konsumen serta meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 26 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 16 Tahun 1986; PP No. 2 Taun 1989; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda No. 1 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2016.
Peratran Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang Alat UTTP, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Sanksi, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
25 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2021

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2040

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian

Download :
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

rencana - pembangunan - industri - kabupaten - tasikmalaya - tahun - 2020 - 2040

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2021/4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2040

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Perda Kab. Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2040.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 14 Tahun 2015; PP No. 142 Tahun 2015; PP No. 29 Tahun 2018; Perda Prov Jabar No. 8 Tahun 2018; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2010; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2012; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 8 Tahun 2019.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Dasar Acuan Sistematika Dan Jangka Waktu, Industri Unggulan Daerah, Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
7 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2001

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000

APBD

Download :
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2001.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2013.