Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.024 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 19 TAHUN 2011.pdf

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan - Tata Cara Pemungutan

2011

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD 2011/19

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, merupakan jenis retribusi daerah yang dipungut di Kabupaten Tasikmalaya; bahwa untuk pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dipandang perlu mengatur mengenai tata cara pemungutan retribusi dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf “a” dan “b” di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peratuaran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama, Obyek Dan Subjek Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Besarnya Tarif Retribusi, Pekerjaan Luar Biasa, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Instansi Pemungut, Pengelola Dan Penanggung Jawab, Insentif, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2011.
6 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 18 TAHUN 2011.pdf

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - tata cara pemungutan

2011

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD 2011/18

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan jenis retribusi daerah yang dipungut di Kabupaten Tasikmalaya; bahwa untuk pemungutan retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dipandang perlu mengatur mengenai tata cara pemungutan retribusi dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek Dan Subjek Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Instansi Pemungut, Pengelola Dan Penaggung Jawab, Insentif, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2011.
6 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 16 TAHUN 2011.pdf

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil - tata cara pemungutan

2011

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD 2011/16

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis retribusi daerah yang dipungut di Kabupaten Tasikmalaya; bahwa untuk pemungutan retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipandang perlu mengatur tata cara pemungutan retribusi dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek Dan Subjek Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penyetoran Retribusi, Instansi Pemungut, Pengelola Dan Penanggungjawab, Insentif, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2011.
8 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Retribusi Jasa Usaha

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NOMOR 9 TAHUN 2011.pdf

Jasa Usaha - Retribusi

2011

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, LD 2011/9

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 127 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut Retribusi Jasa Usaha yang pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Jasa Usaha;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga, Wilayah Pemungutan, Pemungutan Retribusi Dan Tempat Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Peninjauan Dan Perubahan Tarif Retribusi, Pengelola Retribusi, Sanski Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2011.
30 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Hortikultura Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 24 TAHUN 2010.pdf

Dinas Pertanian Tanaman Pangan - Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Hortikultura

2010

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD 2010/24

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Hortikultura Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas 8alai 8enih Hortikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya; bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu disusun Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Hortikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Hortikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 T ahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan 8upati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Kewenangan, Tugas Pokok, Fungsi Unsur Organisasi Dan Susunan Organisasi, Rincian Tugas Unit, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2010.
15 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Padi Dan Palawija Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2010.pdf

Dinas Pertanian Tanaman Pangan - Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Padi Dan Palawija

2010

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD 2010/23

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Padi Dan Palawija Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya; bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu disusun Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas BalaiBenih Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemeri ntah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 T ahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Kewenangan, Tugas Pokok, Fungsi Unsur Organisasi Dan Susunan Organisasi, Rincian Tugas Unit, Tata Kerja, Kepegawaian,Pembiayaan, Ketentuan Lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2010.
15 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Pertanian Menengah Atas Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2010.pdf

Dinas Pertanian Tanaman Pangan - Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Pertanian Menengah Atas

2010

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD 2010/22

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Pertanian Menengah Atas Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya talah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Pertanian Menengah Atas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya; bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu disusun Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Pertanian Menengah Atas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Supati Tasikmalaya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Pertanian Menengah Atas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Kewenangan, Tugas Pokok, Fungsi, Unsur Organisasi, Dan Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2010.
17 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemberian Kenaikan Pangkat Atas Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2010.pdf

Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah - Tata Cara Pemberian Kenaikan Pangkat Atas Penyesuaian Ijazah

2010

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD 2010/21

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemberian Kenaikan Pangkat Atas Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen sumber daya aparatur yang handa!, profesional dan berbasis kinerja, perlu dilakukan penataan kebijakan kepegawaian dalam hal kenaikan pangkat atas penyesuaian ijazah serta penataan kebijakan pengakuan ijazah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Kenaikan Pangkat Atas Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2010 mengubah aturan kenaikan pangkat pns berdasarkan penyesuaian ijazah, perubahan ini mencakup persyaratan administratif, prosedur pengajuan, dan kriteria penilaian agar prosesnya lebih transparan dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2010.
Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007.
6 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP NOMOR 19 TAHUN 2010.pdf

Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah - Disiplin Jam Kerja

2010

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD 2010/19

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, suasana kerja dan terlaksananya ketentuan jam kerja kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil perlu peningkatan disiplin jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Oisiplin Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Disiplin Jam Kerja, Pengelolaan Daftar Hadir, Sanksi Administratif, Penghargaan, Siraman Rohani, Ketentuan Lain-Lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2010.
8 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja Melalui Jalur Pendidikan Di Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2010.pdf

Kesehatan Reproduksi Remaja Melalui Jalur Pendidikan - penyelenggaraan

2010

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD 2010/17

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja Melalui Jalur Pendidikan Di Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para remaja di Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu memberikan pengetahuan mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja kepada para remaja melalui jalur pendidikan; bahwa berdasarkan Pasal 18 huruf c dan Pasal 19 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Tasikmalaya, upaya pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal baik dengan mata pelajaran khusus KRR maupun diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja melalui Jalur Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Krr, Kegiatan Pelayanan Krr, Pembiayaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2010.
5 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT