Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Tahun 2022 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa rencana kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Lebak telah melalui tahapan penyusunan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (I) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004: UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 81 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lebak No. 5 Tahun 2005; Perda Kabupaten Lebak No. 19 Tahun 2008; Perda Kabupaten Lebak No. 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Lebak No. 1 Tahun 2022.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Sistematika RKPD Bab III Tujuan, Sasan, Program, dan Kegiatan Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bab V Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 35 Tahun 2022
konstruksi, sipil, arsitek, bangunan, dan infrastruktur
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Tahun 2022 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyaluran Dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Infrastruktur Perdesaan Di Kabupaten Lebak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Lebak;
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015;
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019;
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 114 Tahun 2020;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Pemberian Keuangan Untuk Infrastruktur Desa;
5. Prioritas Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur Perdesaan
6. Penetapan;
7. Mekanisme Penyaluran, Penggunaan dan Pelaksanaan;
8. PertanggungJawaban dan Pelaporan
9. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan;
10. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
15HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 35 Tahun 2018
TUNJANGAN PERUMAHAN-TUNJANGAN TRANSPORTASI-PIMPINAN-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2018/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 17 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 42 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 71 Th 2010; PP No 18 Th 2017; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Perda Kab Lebak No 1 Th 2005 yg telah diubah dg Perda Kab Lebak No 5 Th 2007; Perda Kab Lebak No 5 Th 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Tahun 2023 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Organisasi Kemasyarakatan
ABSTRAK:
bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Organisasi Masyarakat yang berada di Kabupaten Lebak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 perlu dilakukan tata kelola Organisasi Masyarakat oleh Pemerintah Daerah.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 58 Tahun 2016; PP No. 59 Tahun 2016; Permendagri No. 56 Tahun 2017; Permendagri No. 57 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2017.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ciri dan Sifat Ormas Bab III Bentuk dan Fungsi Ormas Bab IV Hak, Kewajiban, dan Larangan; Bab V Pendaftaran; Bab VI Pengukuran Kinerja Ormas; Bab VII Pemberdayaan Ormas; Bab VIII Kerjasama; Bab IX Pelaporan; Bab X Pembinaan dan Pengawasan; Bab XI Penghargaan; Bab XII Pembiayaan; Bab XIII Sanksi Administratif; Bab XIV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Tahun 2022 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Tarif Retribusi jasa Usaha
ABSTRAK:
bahwa penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau kembali agar menyesuaikan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah pengelola Retribusi jasa Usaha perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha;
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Pada Kepala Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Sanksi pada Kepala Desa.
UU No 23 Th 2000; UU No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 43 Th 2014 yg telah diubah dg PP No 47 Th 2015; Permendagri No 82 Th 2015 yg telah diubah dg Permendagri No 66 Th 2017; Permendagri No 46 Th 2016; Perda Kab Lebak No 1 Th 2015.
1. Ketentuan Umum; 2. Kewajiban Dan Larangan; 3. Jenis sanksi Dan Tata Cara Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban Dan Larangan; 4. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak No. 36 Tahun 2017
Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2017/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
bahwa penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali agar menyesuaikan dengan kenaikan harga komponen pendukungnya dan perkembangan perekonomian, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
1.UU No. 28 Tahun 2009 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.Perda Kab Lebak No. 7 Tahun 2010
terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Tahun 2022 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
bahwa penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali agar menyesuaikan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum;
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010
Pada peraturan ini diatur tentang Tarif Retribusi Jasa Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
Peraturan Bupati Lebak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 37 Tahun 2018
PENETAPAN-PENGGUNAAN LABA BERSIH-PERUSAHAAN DAERAH AIR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2018/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2016 dan Tahun 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pembagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, perlu menetapkan pembagian laba perusahaan daerah dimaksud.
1. UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 54 Th 2017; Permendagri No 47 Th 1999; Permendagri No 2 Th 2007; Perda Kab Lebak No 33 Th 2001.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kab. Lebak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 15 Tahun 2006.
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja meliputi sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja; 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
