Hasil Pencarian - ditemukan 401 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 8 kali

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2019
Pekerja Sosial

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

  Pemerintah Pusat
Diakses 10909 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2019
Kebidanan

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 1252 kali

Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2014
Keperawatan

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 7002 kali

Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2014
Tenaga Kesehatan

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 331 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2014
Keinsinyuran

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 2353 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

  Pemerintah Pusat
Diakses 354 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2011
Akuntan Publik

Kebijakan Akuntansi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 541 kali

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005
Guru dan Dosen

Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 2400 kali

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004
Jabatan Notaris

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Mencabut :

  1. UU No. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara
  2. PP No. 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris

  Pemerintah Pusat
Diakses 1740 kali

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003
Advokat

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 3134 kali

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1970
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Diubah dengan :

  1. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Mencabut :

  1. UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

  Pemerintah Pusat
Diakses 1316 kali

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1964
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

  Pemerintah Pusat
Diakses 431 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1963
Tenaga Kesehatan

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Mencabut :

  1. UU No. 9 Tahun 1951 tentang Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil
  2. UU No. 10 Tahun 1951 tentang Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting

  Pemerintah Pusat
Diakses 207 kali

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1961
Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Diubah dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang

  Pemerintah Pusat
Diakses 241 kali

Undang-undang (UU) Nomor 65 Tahun 1958
Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma

Pertahanan dan Keamanan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Diubah dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang
  2. UUDrt No. 6 Tahun 1958 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran-Negara 1958 No. 116)

  Pemerintah Pusat
Diakses 792 kali

Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 1954
Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant")

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 220 kali

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 1954
Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

  Pemerintah Pusat
Diakses 165 kali

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1951
Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan

  Pemerintah Pusat
Diakses 163 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1951
Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan

  Pemerintah Pusat
Diakses 211 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1951
Penangguhan Pemberian Surat Idzin kepada Dokter dan Dokter Gigi

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana