Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 23 Tahun 2016
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Kebijakan Pemerintah

Download :
Perda No. 23 Tahun 2016.pdf

Abstrak

pencabutan peraturan-perda nomor 3 tahun 2008

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2016/NO.23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK:

Dengan berlakunya Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014, maka Peraturan Daerah Kabupaten lampung Timur Nomor 3 Tahun 2008 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2013 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
2 hlm

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 24 Tahun 2016
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Lampung Timur No. 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Ketentuan Penutup mencabut Perda Kab. Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2013 Tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Download :
Perda No. 24 Tahun 2016.pdf

Abstrak

pencabutan peraturan-perda nomor 8 tahun 2013

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2016/NO.24

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

a. dengan berlakunya PP nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan BMN/D dan Permendagri No 19 Tahun 2016 tangtang Pengelolaan BMD, maka Perda Nomor 8 Tahun 2013 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi b. Berdasarkan pertimbangan diatas dan berdasarkan Keputusan gubernur Lampung Nomor: G/376/B.III/HK/2016 tentang pembatalan atas Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tersebut
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2 hlm

Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 33 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
PERGUB 33 TAHUN 2016_pemberian hibah dan bansos kalbar.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BD.2016/NO.33, TBD NO.33, LL PROV.KALBAR: 21 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu disesuaikan dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Dalam rangka tertib administrasi pegelolaan keuangan daerah perlu mengubah Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2012 sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUUan yang berlaku.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2010, Perpres No. 1 Tahun 2007, Perpres No. 35 Tahun 2011, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016, Perda No. 4 Tahun 2008, Perda No. 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2010.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 30, dan Pasal 54.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2012
14 Halaman, Lampiran : 7 Halaman.

Kabupaten Pringsewu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2016
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NOMOR 09 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan pembangunandaerahdiberikewenanganuntukmemung utRetribusidaerah; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahandanpembangunan, maka dipandang perlu memberdayakan aset-aset daerah secara optimal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf adanhuruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentangRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR09 TAHUN 2016 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 20);
Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. NAMA, OBJEK, SUBYEK RETRIBUSI 3. GOLONGAN RETRIBUSI 4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 5. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF 6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 7. WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 8. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 9. PENGURANGAN, KERINGANANDAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 10. SANKSI ADMINISTRASI 11. PENAGIHAN 12. KEBERATAN 13. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 14. KADALUWARSA PENAGIHAN 15. PENYIDIKAN 16. KETENTUAN PIDANA 17. KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 hlm

Kabupaten Pringsewu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PRINGSEWU

Pajak dan Retribusi Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PERDA NOMOR 11 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

peraturan perubahan- perda 26 tahun 2011

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PRINGSEWU

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 46/PUU-XII/2014 mengenai Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipandang perlu menetapkan penghitungan yang baru; b. bahwa penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan dengan segera agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penggunaan tarif retribusi yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pringsewu;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 3. Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 15.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 04) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 11); 17.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 7 diubah 2. Ketentuan Pasal 8 diubah 3. Ketentuan Pasal 9 diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 hlm

Kabupaten Pringsewu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 06 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP NOMOR 06 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Pringsewu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2016
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN

Perizinan, Pelayanan Publik Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Pringsewu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 14 Tahun 2016
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DAN PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH PRINGSEWU

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PERBUP NOMOR 14 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Pringsewu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2016
STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2016

APBD

Download :
PERBUP NOMOR 18 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 10 Tahun 2016
Sistem dan Prosedur Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perbub No. 10 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 8 Tahun 2016
Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

PERBUP Kab. Lampung Timur No. 4 Tahun 2015 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Download :
Perbub No. 8 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 09 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tunjangan Khusus kepada Pegawai Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

PERBUP Kab. Lampung Timur No. 10 Tahun 2014 tentang TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Download :
Perbub No. 9 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2016
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mencabut :

PERBUP Kab. Lampung Timur No. 31 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PERBUP Kab. Lampung Timur No. 3 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Download :
Perbub No. 11 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 14 Tahun 2016
Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016

Desa

Status Peraturan :

Mencabut :

PERBUP Kab. Lampung Timur No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015

Download :
Perbub No. 14 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2016
Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

PERBUP Kab. Lampung Timur No. 17 Tahun 2014 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA

Download :
Perbub No. 15 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Toba Samosir

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 40 Tahun 2016
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Peraturan-Bupati-Tobasa-Nomor-40-Thn-2016.pdf

Abstrak

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2016/No. 40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Permendagri 14/2016, maka untuk menyesuaikan dengan Permendagri dimaksud perlu mengubah Perbup 33/2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini antara lain: UU 12/1998, UU 17/2003, UU 1/2004, UU 12/2911, UU 17/2013, UU 23/2014, PP 58/2005, PP 27/2014, Perpres 54/2010 dan perubahannya, Permendagri 13/2006 dan perubahannya, Permendagri 32/2011 dan perubahannya, Perda Kabupaten Tobasa 2/2008, Perda Kabupaten Tobasa 6/2008 dan Perda Kabupaten Tobasa 22/2012.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 , yaitu: 1. Mengubah ketentuan Pasal 1; 2. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2), (3), dan (4). 3. Mengubah ketentuan Pasal 5. 4. Mengubah ketentuan Pasal 6. 5. Mengubah ketentuan Pasal 7. 6. Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (1). 7. Mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (2). 8. Mengubah ketentuan Pasal 14. 9. Mengubah ketentuan Pasal 22. 10. Mengubah ketentuan Pasal 43.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial TA 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Perbup.
Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial TA 2016 belum sesuai dengan Perbup ini, hibah dan bansos TA 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Perbup ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD TA 2016.
11 hlm.

Kabupaten Pringsewu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2016
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Lingkungan Hidup

Download :
PERDA NOMOR 03 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

ABSTRAK:

a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Pringsewu menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam; b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; d. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR03TAHUN 2016 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 12);
Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. RUANG LINGKUP 3. ASAS DAN TUJUAN 4. TUGAS DAN WEWENANG 5. HAK DAN KEWAJIBAN 6. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH 7. KERJA SAMA DAN KEMITRAAN 8. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN 9. PERAN MASYARAKAT 10. PEMBINAAN 11. LARANGAN 12. PENGAWASAN 13. PENYELESAIAN SENGKETA 14. SANKSI ADMINISTRASIF 15. KETENTUAN PIDANA 16. KETENTUAN PENYIDIK 17. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2016.
19 hlm, penjelasan 6 hlm

Kabupaten Pringsewu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 04 Tahun 2016
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Perekonomian

Download :
PERDA NOMOR 04 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

ABSTRAK:

a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di pasar tradisional telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291); 7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. PENATAAN PKL 3. TIM PENATAAN PKL 4. PENETAPAN LOKASI PKL 5. Hak dan Kewajiban PKL 6. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2016.
9hlm, penjelasan 2 hlm

Kabupaten Pringsewu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 08 Tahun 2016
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY SEKAMPUNG PRINGSEWU

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERDA NOMOR 08 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

PENYERTAAN MODAL PDAM WAY SEKAMPUNG

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY SEKAMPUNG PRINGSEWU

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan bahwa setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan baik Perusahaan Negara, Daerah atau Swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa untuk meningkatkan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Pringsewu perlu tersedianya sarana dan prasarana antara lain tersedianya air bersih secara kontinyu bagi masarakat Pringsewu yang dikelola dan dikembangkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Way sekampung Pringsewu; c. bahwa sebagai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah perlu melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung Pringsewu yang bertujuan selain untuk memperoleh manfaat ekonomi, juga memperoleh manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung Kabupaten Pringsewu;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 11.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 5);
Akumulasi penyertaan modal sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp. 12.534.776.580,- (dua belas milyar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dengan perincian: a. Tahun 2011 Hibah Rp. 11.374.770.320,Kabupaten Pringsewu b. Tahun 2012 Rp. 1.083.576.260,c. Tahun 2013 Rp. 76.430.000,-

CATATAN: