Hasil Pencarian
Menemukan 807 peraturan (dalam 0,014 detik)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2003
Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
BUMN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
- Download :
- PP 31 Tahun 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 2003
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- KEPPRES No.23 TH 2003.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 23 Tahun 2003
Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2003
Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
BUMN
- Download :
- PP No.50 TH 2003.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2003
Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Struktur Organisasi
- Download :
- perda tanjabtim no 15 th 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 2003
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerjasama Dalam Bidang-Bidang Energi Dan Sumber-Sumber Mineral
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- KEPPRES No.6 TH 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 95 Tahun 2003
Pengesahan Agreement On The Augmentation Of The Asean Science Fund (Persetujuan Mengenai Peningkatan Dana Ilmu Pengetahuan Asean)
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- KEPPRES No.95 TH 2003.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003
Pengaturan Kegiatan Perusahaan Dalam Daerah di Kabupaten Barito Utara
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- Perda 6 tahun 2003.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2003
Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol
Di Kabupaten Murung Raya
Pajak dan Retribusi Daerah
- Download :
- Perda 13 tahun 2003.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2003
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Diubah dengan :
-
UU No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
-
UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
- Download :
- UU Nomor 11 Tahun 2003.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 22 Tahun 2003
Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Kepegawaian, Aparatur Negara
Dicabut dengan :
-
PERDA Kab. Belitung No. 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Download :
- Perda_Kab Belitung_2003_22.Pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 2003
Tunjangan Tenaga Kependidikan
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
- Download :
- KEPPRES No.3 TH 2003.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2003
Perubahan Desa Menjadi Kelurahan Di Kota Singkawang
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 78 Tahun 2003
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
- Download :
- KEPPRES No.78 TH 2003.pdf
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389/KMK.04/2003 Tahun 2003
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pernbebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Mengubah :
-
PMK No. 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
-
PMK No. 68/PMK.011/2014 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
-
PMK No. 123/PMK.04/2011 tentang Perubahan Keempat Belas atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
-
PMK No. 135/PMK.04/2010 tentang Perubahan Ketigabelas atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
-
PMK No. 13/PMK.04/2009 tentang Perubahan Keduabelas atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
-
PMK No. 82/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kesebelas atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
-
PMK No. 64/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tatacara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
-
PMK No. 25/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
-
PMK No. 12/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
-
PMK No. 69/PMK.04/2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
-
PMK No. 114/PMK.04/2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
-
PMK No. 1/PMK.04/2005 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Berserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
-
KMK No. 539/KMK.04/2003 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
-
KMK No. 458/KMK.04/2003 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pernbebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
-
KMK No. 201/KMK.04/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
-
KMK No. 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Badan Internasional Beserta Para Pejabat yang Bertugas di Indonesia
- Download :
- KMK 389 Tahun 2003.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 34 Tahun 2003
Retribusi Pelayanan Kesehatan Dan Ijin Penyelenggaraan Kesehatan
Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2003
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
Badan Layanan Umum BUMN
- Download :
- PP No.53 TH 2003.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2003
Kesejahteraan Sosial
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 25 Tahun 2003
Pedoman Kerjasama Daerah
Standar/Pedoman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 2003
Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan
Mencabut :
-
KEPPRES No. 75 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
-
KEPPRES No. 75 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
-
KEPPRES No. 106 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek
-
KEPPRES No. 11 Tahun 1999 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Serpong-Pondok Aren Barat Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
-
KEPPRES No. 57 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ujung Pandang Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
-
KEPPRES No. 25 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Plumbon – Kanci Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
-
KEPPRES No. 16 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jangli Kaligawe Sebagai Jalan Tol, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol, Serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Ruas Jalan Tol, Srondol - Jatingaleh
-
KEPPRES No. 96 Tahun 1996 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Kebomas-Manyar Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
-
KEPPRES No. 95 Tahun 1996 tentang Pengalihan Gerbang Tol Pada Jalan Bebas Hambatan Prof.Dr.Ir. Sedijatmo, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol
-
KEPPRES No. 47 Tahun 1996 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ancol Timur Jembatan Tiga-Pluit Dan Tomang-Grogol-Pluit Junction Sebagai Jalan Tol, Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Jalan Bebas Hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta
-
KEPPRES No. 45 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Cilegon Barat, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol
-
KEPPRES No. 64 Tahun 1995 tentang Penambahan Gerbang Tol Serang Barat, Cilegon Timur, Dan Simpang Susun Cikupa Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
-
KEPPRES No. 82 Tahun 1994 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tandes – Kebomas Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
-
KEPPRES No. 81 Tahun 1994 tentang Penambahan Gerbang Tol Serang Timur Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
-
KEPPRES No. 24 Tahun 1993 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Pada Jalan Tol Ruas Balaraja Barat-Ciujung
-
KEPPRES No. 23 Tahun 1993 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dupak-Tandes Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tol
-
KEPPRES No. 59 Tahun 1990 tentang Penetapan Ruas Jalan Padalarang - Cileunyi Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tol
- Download :
- KEPPRES No.36 TH 2003.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 22 Tahun 2003
Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Struktur Organisasi
- Download :
- perda tanjabtim no 22 th 2003.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- UU Nomor 6 Tahun 2003.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2003
Pengendalian Pembuangan Air Limbah
Lingkungan Hidup
- Download :
- Perda-Nomor-13-Tahun-2003.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2003
Pajak Hotel
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003
Izin Usaha Jasa Konstruksi
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik
Dicabut dengan :
-
PERDA Kab. Bangka No. 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
- Download :
- Perda_Kab_Bangka_2003_06.pdf