Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 84 kali

Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003
Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan 2002

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
ketetapan-mpr-ri-nomor-i-mpr-2003-1325650924.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 98 kali

Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 41 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 310 kali

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 40 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pembentukan Kabupaten - Seram Bagian Timur - Seram Bagian Barat - Kabupaten Kepulauan Aru - Provinsi Maluku

2003

Undang-undang (UU) NO. 40, LN. 2003/ No. 155, TLN NO. 4350, LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara perlu dimekarkan.
dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku; UU Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang; UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, DPD, dan DPRD.
Dalam UU ini diatur mengenai pembentukan, batas wilayah, dan ibu kota kabupaten; kewenangan daerah; pembinaan daerah; dan pemerintahan daerah. Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. Kewenangan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada kabupaten induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2003.
Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan Nomor 123/PUU-VII/2009.
Penjelasan : 22 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 187 kali

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 39 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 144 kali

Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 38 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 201 kali

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 37 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 168 kali

Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 36 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 72 kali

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 35 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 110 kali

Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 34 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 70 kali

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 33 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 138 kali

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una Di Provinsi Sulawesi Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 32 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 169 kali

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 31 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 222 kali

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 30 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 174 kali

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 29 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 99 kali

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2003
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

Download :
UU Nomor 28 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 326 kali

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2003
Panas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

Download :
UU Nomor 27 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 113 kali

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2003
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

Download :
UU Nomor 26 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 402 kali

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2003
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Download :
UU Nomor 25 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2589 kali

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003
Mahkamah Konstitusi

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang
UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Abstrak

Mahkamah Konstitusi - LEMBAGA NEGARA

2003

Undang-undang (UU) NO. 24, LN. 2003/ No.98, TLN NO. 4316, LL SETNEG : 31 HLM

Undang-undang (UU) tentang Mahkamah Konstitusi

ABSTRAK:

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999.
Dalam UU ini diatur mengenai kedudukan dan susunan; kekuasaan; pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi; dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2003.
Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 7/PUU-XI/2013.
Penjelasan : 17 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 1865 kali

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2003
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Download :
UU Nomor 23 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian - ditemukan 560 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Ketetapan MPR ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2003.