Hasil Pencarian
Menemukan 636 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Kota Makassar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2003
KETENTUAN PEMBERIAN STATUS BADAN HUKUM KOPERASI, SERTA PENGENAAN RETRIBUSI DAN DANA PEMBINAAN/PENGEMBANGAN KOPERASI DI KOTA MAKASSAR

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah

  Kota Makassar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003
Izin Usaha Jasa Kontruksi

Perizinan, Pelayanan Publik

  Kabupaten Jeneponto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2003
Pokok – Pokok Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Kabupaten Jeneponto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2003
Izin Usaha Industri

Perizinan, Pelayanan Publik

  Kabupaten Jeneponto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2003
Izin Usaha Perikanan

Perizinan, Pelayanan Publik

  Kabupaten Jeneponto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2003
Retribusi Jasa Kepelabuhanan

Pajak dan Retribusi Daerah

  Kabupaten Jeneponto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2003
Pajak Parkir

Pajak dan Retribusi Daerah

  Kabupaten Jeneponto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2003
Pajak Hotel

Pajak dan Retribusi Daerah

  Kabupaten Jeneponto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2003
Pembentukan Kelurahan Bontoramba Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Kabupaten Jeneponto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2003
Hari Jadi Jeneponto

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Kabupaten Batang Hari
  Kabupaten Batang Hari

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2003
IZIN APOTEK, TOKO OBAT, KLINIK, LABORATORIUM DAN OPTIKAL

Perizinan, Pelayanan Publik

  Kabupaten Batang Hari

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2003
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG HARI

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2003
Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2003
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perpajakan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 72 Tahun 2001 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2003
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  2. PP No. 41 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  3. PP No. 55 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  4. PP No. 43 Tahun 2003 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Mengubah :

  1. PP No. 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  2. PP No. 60 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  3. PP No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2003
Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog

BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog

Diubah dengan :

  1. PP No. 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog