Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003
Keuangan Negara

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonian Nasional dan/atau Stabiitas Sistem Keuangan

Download :
UU Nomor 17 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2003
Tanda Daftar Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka No. 13 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Perusahaan
PERDA Kab. Bangka No. 12 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang

Download :
Perda_Kab_Bangka_2003_03.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2003
Izin Usaha Industri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka No. 14 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri

Download :
Perda_Kab_Bangka_2003_04.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003
Izin Usaha Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka No. 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

Download :
Perda_Kab_Bangka_2003_06.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2003
Retribusi Dokumen Lelang

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda_Kab_Bangka_2003_07.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2003
Izin Pengumpulan dan pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_Kab_Bangka_2003_10.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2003
Izin Pegelolaan Air Bawah Tanah

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka No. 5 Tahun 2013 tentang Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah

Diubah dengan :

PERDA Kab. Bangka No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah

Download :
Perda_Kab_Bangka_2003_11.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2003
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Bangka

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perda_Kab_Bangka_2003_15.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 Tahun 2003
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda_Kab_Bangka_2003_16.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 18 Tahun 2003
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

APBD

Download :
Perda_Kab_Bangka_2003_18.pdf

Abstrak

Kota Bima

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2003
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
perda-Nomor-10-thn-2003-Kota-Bima.doc

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kota Bima

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 59 undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, perlu diatur mengenai kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan peraturan daerah.
UU RI No.18 Tahun 1997; UU RI No. 22 Tahun 1999 UU RI No. 25 Tahun 1999 UU RI No. 28 Tahun 1999 UU RI No. 13 Tahun 2002 UU RI No. 17 Tahun 2003 UU RI No. 22 Tahun 2003 PP No. 25 Tahun 2000 PP No. 104 Tahun 2000 PP No. 105 Tahun 2000 PP No. 107 Tahun 2000 PP No. 108 Tahun 2000 PP No. 109 Tahun 2000 Kepres No. 44 Tahun 1999.
Ketentuan Umum; Keuangan Pimpinan dan Anggotanya; Pengelolaan Keuangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; Penjelasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
9

Kota Pangkal Pinang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2003
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

APBD

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_2003_01.pdf

Abstrak

Kota Pangkal Pinang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2003
Izin Usaha Kepariwisataan

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_2003_07.pdf

Abstrak

Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2003
Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Bidang Pertambangan Umum

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda-Nomor-09-Tahun-2003.pdf

Abstrak

penyelenggaraan-tugas-pemerintah

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2003/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Bidang Pertambangan Umum

ABSTRAK:

Sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum. Dalam rangka pelayanan yang prima pada usaha pertambangan umum, maka perlu diatur secara terpadu sehingga dapat menjamin kelangsungan kelestarian sumber daya alam berwawasan lingkungan. Untuk terciptanya pengusahaan bahan galian secara profesional diperlukan kaidah-kaidah pertambangan yang benar dan efisien, sehingga dapat terwujud sistem pembangunan pertambangan yang berkelanjutan. Untuk terciptanya tertib hukum dan administrasi usaha Pertambangan Umum dalam Kabupaten Musi Rawas perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 1967; UU No.11 Tahun 1967; UU No.6 Tahun 1968 telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1970; UU No.11 Tahun 1974; UU No.23 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; PP No.32 Tahun 1969; PP No.27 Tahun 1980; PP No.27 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Dibidang Pertambangan Umum.DIatur pula mengenai Wilayah Pertambangan; Wewenang dan Tanggungjawab; Izin Usaha Pertambangan Umum; Tata Cara Permohonan Izin; Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta Berakhirnya Izin Pertambangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 halaman

Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2003
Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan

Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Abstrak

Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2003
Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Abstrak

Kabupaten Kulon Progo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2003
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003-2013

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2032

Abstrak

Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003
Retribusi Jasa Pelayanan Perhubungan Udara Pos dan Telekomunikasi

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-Nomor-06-Tahun-2003.pdf

Abstrak

retribusi-jasa-pelayanan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2003/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Pelayanan Perhubungan Udara Pos dan Telekomunikasi

ABSTRAK:

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan peran dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan bidang perhubungan. Telah dengan diserahkannya kewenangan pembinaan bidang perhubungan pos dan telekomunikasi maka dipandang perlu untuk diatur pemberian perizinan dan pemungutan retribusinya. Oleh karena itu, perlu diatur dengan PEraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.6 Tahun 1984; UU No.15 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.84 Tahun 2000; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.36 Tahun 1999; PP No.37 Tahun 1985; PP No.25 Tahun 2000; PP No.52 Tahun 2000; PP No.53 Tahun 2000; PP No.53 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.70 Tahun 2001; Kepres No.44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perhubungan No.20 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan No.21 Tahun 2001.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Retribusi Jasa Pelayanan Perhubungan Udara, POS dan Telekomunikasi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Tarif; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; serta Wilayah Pemungutan. Selain itu, diatur pula mengenai Masa Retribusi dan saat Retribusi Terhutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; serta Kadaluarsa Penagihan Retribusi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 halaman

Kota Bau-Bau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2003
LAMBANG DAERAH KOTA BAU-BAU

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
Perda Kota Baubau No. 01 Tahun 2003.pdf

Abstrak

LAMBANG - DAERAH

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2003/ NO. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang LAMBANG DAERAH KOTA BAU-BAU

ABSTRAK:

Bahwa dengan Peningkatan Status Kota Administratif Bau-Bau menjadi Daerah Kota Bau-Bau, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau, maka sangat dibutuhkan Lambang Daerah Kota Bau-bau, maka sangat dibutuhkan Lambang Daerah Kota Bau-Bau yang permanen yang memiliki arti dan makna yang berkaitan ciri dan karakter Kota Bau-Bau. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Lambang Daerah Kota Bau-Bau.
UU No. 4 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2001; PP No. 25 Tahun 2000; Kepres RI No. 44 Tahun 1999.
Ketentuan Umum,. Bentuk dan lambang daerah,. Penggunaan Lambang Daerah,. Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman

Kota Bau-Bau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2003
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kota Baubau No. 04 Tahun 2003.pdf

Abstrak

PAJAK - HOTEL - RESTORAN

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2003/ NO. 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningktakan Pendapatan Daerah melalui Penerimaan sektor Pajak Hotel dan Restran dalam Wilayah Kota Bau-Bau dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Pajak Hotel Dan Restoran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan daerah.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2001; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; Kepres RI No. 44 Tahun 1999.
Ketentuan Umum,. Nama, obyek, subyek dan wajib pajak,. Pemberian Izin,. Dasar Pengenaan dan Tarif dan pengitungan Pajak,. Wilayah Pemungutan,. Masa Pajak dan saat Pajak Terutang,. Surat Pemberitahuan Pajak, Penetapan Pajak,. Tata cara Pembayaran, Tata Cara Pembayaran,. Tata Cara Penagihan Pajak,. Keberatan dan Banding,. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administrasi. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak,. Kedaluwarsa Penagihan,. Pemeriksaan,. Ketentuan Pidana, . Ketentuan Penyidikan,. Ketentuan lain-lain,. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 Halaman

Kota Bau-Bau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003
PAJAK REKLAME

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kota Baubau No. 06 Tahun 2003.pdf

Abstrak

PAJAK - REKLAME

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2003/ NO. 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK REKLAME

ABSTRAK:

Bahwa untuk meingkatkan Pendapatan Daerah melaui Penerimaan sektor Pajak dalam wilayah Kota Bau-Bau dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Pajak Reklame. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan daerah.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No.13 Tahun 2001; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; Kepres RI No. 44 Tahun 1999.
Ketentuan Umum,. Nama, obyek, subyek dan wajib pajak,. Pemberian Izin,. Dasar Pengenaan dan Tarif dan pengitungan Pajak,. Wilayah Pemungutan,. Masa Pajak dan saat Pajak Terutang,. Surat Pemberitahuan Pajak, Penetapan Pajak,. Tata cara Pembayaran, Tata Cara Pembayaran,. Tata Cara Penagihan Pajak,. Keberatan dan Banding,. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administrasi. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak,. Kedaluwarsa Penagihan,. Pemeriksaan,. Ketentuan Pidana, . Ketentuan Penyidikan,. Ketentuan lain-lain,. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 Halaman

Kota Bau-Bau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2003
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BAU-BAU

BUMD

Download :
Perda Kota Baubau No. 09 Tahun 2003.pdf

Abstrak

PENDIRIAN - PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2003/ NO. 9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BAU-BAU

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bau-Bau. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 5 Tahun 1962; UU No.11 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2001; PP No. 14 Tahun 1987; PP No. 25 Tahun 2000; Permendagri No. 1 Tahun 1984; Permendagri No. 7 Tahun 1998.;
Ketentuan Umum,. Pendirian,. Nama dan tempat kedudukan,. Tujuan dan lapangan Usaha,. Kerjasama dengan pihak ketiga,. modal,. Kepengurusan,. Direksi,. Badan Pengawas,. Pendapatan dan Uang Jaminan,. Laporan Perhitungan Hasil Usaha dan Perhitungan Tahunan,. Penetapan dan penggunaan Laba,. Pembubaran,. Ketentuan lain-lain,. Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 Halaman

Kota Bau-Bau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 23 Tahun 2003
RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kota Baubau No. 23 Tahun 2003.pdf

Abstrak

retribusi - perdagangan - industri

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD. 2003/ NO. 23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

ABSTRAK:

Bahwa untuk tertibnya Pengelolaan Izin Usaha Perdagangan dan Industri sebagai salah satu jenis Penerimaan melalui sektor Retribusi, dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri . berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan daerah.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No.13 Tahun 2001; PP No.11 Tahun 1962; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 25 Tahun 2000 ; Perda Kota Bau-Bau No. 3 Tahun 2003.
Ketentuan Umum,. Nama, obyek dan subyek retribusi,. Golongan retribusi,. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya Tarif,. Struktur dan besarnya tarif retribusi,. Wilayah Pemungutan,. Masa Retribusi dan saat retribusi Terutang,. Tata Cara Pemungutan,. Sanksi Administrasi,. Tata Cara Pembayaran, tata Cara Penagihan,. Kadaluwarsa Penagihan,.Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang telah Kadaluwarsa,. Pengawasan,. Ketentuan Pidana,. Ketentuan Penyidikan,. Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 Halaman

Kota Bau-Bau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 24 Tahun 2003
RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kota Baubau No. 24 Tahun 2003.pdf

Abstrak

retribusi - perusahaan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD. 2003/ NO. 24

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

ABSTRAK:

Bahwa untuk lebih mengefektifkan pembinaan dan pengawasan Perusahaan sebagai salah satu jenis penerimaan melaui sektor Retribusi, dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Retribusi Wajib Daftar Perusahaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 1 Tahun 1995; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000 ; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kota Bau-Bau No. 3 Tahun 2003.
Ketentuan Umum,. Nama, obyek dan subyek retribusi,. Golongan retribusi,. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya Tarif,. Struktur dan besarnya tarif retribusi,. Wilayah Pemungutan,. Masa Retribusi dan saat retribusi Terutang,. Tata Cara Pemungutan,. Sanksi Administrasi,. Tata Cara Pembayaran, tata Cara Penagihan,. Kadaluwarsa Penagihan,.Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang telah Kadaluwarsa,. Pengawasan,. Ketentuan Pidana,. Ketentuan Penyidikan,. Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 Halaman

Kota Bau-Bau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 25 Tahun 2003
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kota Baubau No. 25 Tahun 2003.pdf

Abstrak

retribusi - perikanan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD. 2003/ NO. 25

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis Retribusi lain- lain yang dapat dikelola oleh Daerah. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud, dipandang perlu menetapakn obyek dan besarnya tarif Retribusi. Berdasarkan prtimbangan tersebut, perlu membentk Peraturan dAERAH.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No.13 Tahun 2001; PP No. 15 Tahun 1990 sebagaimana telah dirubah dengan PP No.141 Tahun 2000 ; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 142 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kota Bau-Bau No. 3 Tahun 2003.
Ketentuan Umum,. Nama, obyek dan subyek retribusi,. Golongan retribusi,. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya Tarif,. Struktur dan besarnya tarif retribusi,. Wilayah Pemungutan,. Masa Retribusi dan saat retribusi Terutang,. Tata Cara Pemungutan,. Sanksi Administrasi,. Tata Cara Pembayaran, tata Cara Penagihan,. Kadaluwarsa Penagihan,.Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang telah Kadaluwarsa,. Pengawasan,. Ketentuan Pidana,. Ketentuan Penyidikan,. Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 Halaman

Hasil Pencarian
Menemukan 608 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2003.

Hasil Pencarian Menemukan 608 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 608 peraturan (dalam 0,002 detik)