Hasil Pencarian
Menemukan 94 peraturan (dalam 0,001 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1989
Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Mencabut :

  1. UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi
  2. UU No. 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1989
Telekomunikasi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Mencabut :

  1. UU No. 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. 6 Tahun1963 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 66) Menjadi Undang-Undang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989
Peradilan Agama

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  2. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Mencabut :

  1. PP No. 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1989
Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Diubah dengan :

  1. UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1989
Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1989
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwijaya

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1989
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Iskandar Muda

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1989
Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Sumber Daya Alam

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Diubah dengan :

  1. PP No. 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
  2. PP No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

Mencabut :

  1. PP No. 36 Tahun 1979 tentang Pengusahaan Kelistrikan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1989
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. Pelni)

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1989
Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Atas Cek Dan Bilyet Giro

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1989
Penambahan Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1989
Pembentukan Kota Administratip Bontang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1989
Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Dan Tabungan

Perbankan Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 74 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Dan Tabungan

Diubah dengan :

  1. PP No. 54 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1989 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Dan Tabungan

Mencabut :

  1. PP No. 13 Tahun 1988 tentang Pajak Atas Bunga Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Dan Tabungan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1989
Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1989

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1989
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1988

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 189 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 26 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1989

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 14 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986
  2. KEPPRES No. 34 Tahun 1986 tentang Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perundang-Undangan Mengenai Hak Cipta Dan Mengenai Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1989
Pembentukan Dana Bantuan Presiden

APBN

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1989
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 68 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1989

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1989
Perpustakaan Nasional

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 50 Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 55 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1988
  2. KEPPRES No. 47 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1988
  3. KEPPRES No. 32 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1988
  4. KEPPRES No. 27 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987
  5. KEPPRES No. 36 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1989
Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (REPELITA V) 1989/90 - 1993/94

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1989
Kedudukan, Tugas, Dan Tata Kerja Menteri Muda

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 23 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Menteri Muda, Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1989
Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Bogota, Colombia

Ketatanegaraan, Kenegaraan