Hasil Pencarian
Menemukan 229 peraturan (dalam 0,013 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 1954
Penetapan Bagian Va (Kementrian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 9 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VA Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 63 Tahun 1954
Pengangkatan Panitia Negara Urusan Pembagian Tanah Perkebunan Sumatera Utara

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1954
Penetapan Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal laut

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 12 Tahun 1962 tentang Perusahaan Muatan Kapal Laut 1962
  2. PP No. 15 Tahun 1958 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 107) Tentang Perusahaan Muatan Kapal Laut. Pengubahan.

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 61 Tahun 1954
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 64 Tahun 1954
Penetapan Bagian I.B.W. VIII (Pelabuhan Teluk Bayur (Padang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 161 Tahun 1954
Anggota Delegasi Indonesia ke Belanda

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954
Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

  1. UU No. 1 Tahun 1955 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No.5 Tahun 1954) tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar yang Syah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" Sebagai Undang-Undang *)

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1954
Pengesahan Keputusan Gubernur Jawa Timur Tentang Pensiun Pegawai Propinsi Jawa Timur

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1954
Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai kepada Perdana Menteri Berhubung dengan Penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1954
Penetapan Bagian III (Kementrian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 6 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian III Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 1954
Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 87 Tahun 1953)

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 42 Tahun 1953 tentang Perubahan Status Daerah Bahagian Kota Manado Menjadi Daerah Manado yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954
Amnesti dan Abolisi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1954
Pengesahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tentang Kenaikan Pensiun Tunjangan Bekas Pegawai Propinsi Jawa Timur

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 228 Tahun 1954
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 1951

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 47 Tahun 1954
Penetapan Bagian VIIIa (Kementrian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 13 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VIIIA Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 163 Tahun 1954
Pengesahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Propinsi Jawa Barat

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1954
Dewan Keamanan Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 14 Tahun 1955 tentang Dewan Keamanan
  2. PP No. 10 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 30 Tahun 1954) Tentang Dewan Keamanan Nasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 66 Tahun 1954
Pengesahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 Tentang Hukuman Jabatan Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1954
Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 38 Tahun 1951) Tentang Mengubah Peraturan Film Tahun 1940 (Filmverordening 1940. Staatsblad 1940 No. 539)

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 24 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1963 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1954 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 Tentang Mengubah Peraturan Film 1940 (Filmorderning 1940 Stbl. 1940 No. 539) (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 64)
  2. PP No. 39 Tahun 1963 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1954 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 38)
  3. PP No. 26 Tahun 1951 tentang Mengubah Peraturan Film 1940 (Film-Verordening 1940, Staatsblad 1940 NO. 539)

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1954
Penetapan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1954, tentang Mempersatukan Opsenten yang Berlaku dalam Tahun 1953, atas Cukai dari Beberapa Jenis Barang Dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (Lembaran-Negara No.1 Tahun 1954) Sebagai Undang-Undang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Menetapkan :

  1. UUDrt No. 1 Tahun 1954 tentang Mempersatukan Opsenten yang Berlaku dalam Tahun 1953, atas Cukai dari Beberapa Jenis Barang dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea Masuk atas Bir

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 174 Tahun 1954
Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat

Administrasi dan Tata Usaha Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 232 Tahun 1954
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Chairuddin Sjahadat

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 1954
Kekuasaan Mengeluarkan Surat Paksa Mengenai Pajak-Pajak

Perpajakan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 64 Tahun 1954
Pengangkatan Mr. Abdul Karim Sebagai Direktur Bank Negara Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 57 Tahun 1954
Penetapan Bagian IBW I (Jawatan Pegadaian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22