Hasil Pencarian
Menemukan 229 peraturan (dalam 0,002 detik)
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1954
Undang-Undang tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1952 tentang Perubahan dan Penambahan dari "Ordonnantie Op De Vennootschapsbelasting 1925" yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pemungutan Pajak Ini Sebagai Undang-Undang
Perpajakan
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1954
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Dicabut dengan :
-
UU No. 81 Tahun 1958 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Diubah dengan :
-
UU No. 16 Tahun 1958 tentang Pengubahan dan Penambahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 9 Tahun 1954) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Mencabut :
-
UU No. 10 Tahun 1953 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Download :
- UU Nomor 2 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1954
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1953 tentang Memungut Opsenten atas Bea-Masuk (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
- Download :
- UU Nomor 3 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1954
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1951 tentang Pengubahan Reglemene A yang Dilampirkan pada Rechtordonnantie, Staatsblad 1931 No. 471 (Lembaran Negara No. 39 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Menetapkan :
-
UUDrt No. 8 Tahun 1951 tentang Perubahan Reglement A yang Dilampirkan pada Rechtordonnantie (Staatsblad 1931 No. 471)
- Download :
- UU Nomor 4 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1954
Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Dicabut dengan :
-
UU No. 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
- Download :
- UU Nomor 5 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1954
Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
Partai Politik dan Pemilu
- Download :
- UU Nomor 6 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1954
Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai kepada Perdana Menteri Berhubung dengan Penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara
- Download :
- UU Nomor 7 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1954
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No. 38 Tahun 1950) tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri Sebagai Undang-Undang
Kepegawaian, Aparatur Negara Kewarganegaraan dan Imigrasi
Menetapkan :
-
UUDrt No. 23 Tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri
- Download :
- UU Nomor 8 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1954
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1951 tentang Pengubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk (Lembaran-Negara No. 104 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Menetapkan :
-
UUDrt No. 24 Tahun 1951 tentang Perubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk
- Download :
- UU Nomor 9 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1954
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1952 Sebagai Undang-Undang
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Menetapkan :
-
UUDrt No. 3 Tahun 1952 tentang Mengadakan Bea-Keluar-Tambahan-Sementara atas Beberapa Barang
- Download :
- UU Nomor 10 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1954
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Perjalanan Ke Luar Negeri (Lembaran Negara No. 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
Kepegawaian, Aparatur Negara
Menetapkan :
-
UUDrt No. 24 Tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Perjalanan ke Luar Negeri
- Download :
- UU Nomor 11 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1954
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia
Pendidikan
- Download :
- UU Nomor 12 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954
Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Mengubah :
-
UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
-
UU No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Download :
- UU Nomor 13 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1954
Pencabutan Ordonansi "Uitvoerverbod Plantenmateriaal Negara Sumatera Timur 1949" (Staatsblad 1949 Nr 159)
Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
- Download :
- UU Nomor 14 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1954
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1951 (Lembaran Negara No 26 Tahun 1951) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No 141)" Sebagai Undang-Undang
Perekonomian
Menetapkan :
-
UUDrt No. 7 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141)
- Download :
- UU Nomor 15 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1954
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 122 Tahun 1951) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No.141)" Sebagai Undang-Undang
Perekonomian
Menetapkan :
-
UUDrt No. 25 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia 1948 No. 141)
- Download :
- UU Nomor 16 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1954
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 25 Tahun 1953) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang
Perekonomian
Menetapkan :
-
UUDrt No. 6 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)
- Download :
- UU Nomor 17 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1954
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 12 Tahun 1954) Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Menetapkan :
- Download :
- UU Nomor 18 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1954
Peraturan Penagihan Penghasilan Lebih Kepada Negara
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
- Download :
- UU Nomor 19 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1954
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1953 (Lembaran negara No. 54 Tahun 1953) Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 No. 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian, Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan Sebagai Undang-Undang
Pertahanan dan Keamanan
Menetapkan :
-
UUDrt No. 8 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan
- Download :
- UU Nomor 20 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1954
Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
Ketenagakerjaan
Dicabut dengan :
-
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
-
UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
- Download :
- UU Nomor 21 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1954
Undian
Perizinan, Pelayanan Publik
- Download :
- UU Nomor 22 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1954
Pencabutan "Persbreidel Ordonnantie”
Pertahanan dan Keamanan
- Download :
- UU Nomor 23 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1954
Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
Agraria
Diubah dengan :
-
UU No. 76 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "Menteri Agraria"
- Download :
- UU Nomor 24 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1954
Perjanjian-Perjanjian Pos Sedunia
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan
Dicabut dengan :
-
UU No. 5 Tahun 1961 tentang Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuannya
- Download :
- UU Nomor 25 Tahun 1954.pdf