Hasil Pencarian
Menemukan 23 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999
Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum

BUMD Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

  Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah

BUMD Struktur Organisasi

  Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

  Kementerian Dalam Negeri
  Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Menteri Dalam Negeri

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 156 Tahun 2004
Pemberdayaan Pengusaha Mikro Dan Kecil Di Daerah Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Menteri Dalam Negeri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Kementerian Dalam Negeri
  Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004
Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003
Pedoman Penilaian Barang Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

  Kementerian Dalam Negeri
  Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2003
Penyaluran Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2003
Penyaluran Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003
Spesifikasi, Pengadaan Dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta Dan Kutipan Akta Catatan Sipil

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Mencabut :

  Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002
Nomor Kode Lokasi Dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002
Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

  Kementerian Dalam Negeri
  Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2002
Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat

Pajak dan Retribusi Daerah

  Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001
Penerapan Teknologi Tepat Guna

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

  Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

  Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001
Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk

APBD Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

  Kementerian Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :