Hasil Pencarian
Menemukan 25 peraturan (dalam 0,009 detik)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
- Download :
- Kepmendagri 29 2002.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Mencabut :
-
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Administrasi Barang Daerah dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
- Download :
- Kepmendagri_49_2001.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 156 Tahun 2004
Pemberdayaan Pengusaha Mikro Dan Kecil Di Daerah Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Menteri Dalam Negeri
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- Kepmendagri No.156 2004.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2002
Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat
Pajak dan Retribusi Daerah
- Download :
- Kepmendagri 36 2002.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2003
Penyaluran Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- Kepmendagri 18 2003.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002
Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman
Mencabut :
-
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1979 tentang Uang Perangsang Kepada POLRI Dalam Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap
-
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah
-
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penata Usahaan Uang Perangsang
-
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun1994 tentang Biaya Operasional Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap
-
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Dana Kontribusi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Neger
- Download :
- Kepmendagri 27 2002.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001
Penerapan Teknologi Tepat Guna
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Download :
- Kepmendagri 04 2001.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2003
Penyaluran Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- Kepmendagri 18 2003.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Menteri Dalam Negeri
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Mencabut :
-
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
- Download :
- Kepmendagri No.152 2004.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999
Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman
Mencabut :
-
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900 – 327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Pemantauan Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum
- Download :
- Kepmendagri 47 1999 pedkinerjaPDAM.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003
Spesifikasi, Pengadaan Dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta Dan Kutipan Akta Catatan Sipil
Kependudukan dan Perkawinan
Mencabut :
-
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Blangko Kartu Tanda Penduduk, Register Akta, Kutipan Akta Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah
-
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blangko/Formulir/Buku dan Sarana Penunjang Lainnya Yang Dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, khusus mengenai spesifikasi Kartu Keluarga dan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk
-
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Blangko Register Akta Dan Kutipan Akta Catatan Sipil
-
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4-321 Tanggal 17 Juli Tahun 2000 tentang Penetapan Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti Pelaksana Dan Harga Satuan Pengadaan Buku Register Akta Dan Blangko Kutipan Akta Catatan Sipil
- Download :
- Kepmendagri 94 2003.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003
Pajak dan Retribusi Daerah
Mencabut :
-
eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2002
- Download :
- Kepmendagri 15 2003.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 2004
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
Pajak dan Retribusi Daerah
Mengubah :
-
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Download :
- Kepmendagri No.165 2004.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003
Pedoman Penilaian Barang Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Download :
- Kepmendagri 12 2003.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004
Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum
Pajak dan Retribusi Daerah
Mencabut :
-
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi
- Download :
- Kepmendagri No.245 2004.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2004
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2004
Pajak dan Retribusi Daerah
- Download :
- Kepmendagri No.68 2004.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004
Pajak dan Retribusi Daerah
Mencabut :
-
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2003
- Download :
- Kepmendagri No.69 2004.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001
Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk
APBD Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman
Mencabut :
-
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah
- Download :
- Kepmendagri 42 2001.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Struktur Organisasi
- Download :
- Kepmendagri 50 1999.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan Struktur Organisasi Standar/Pedoman
Mencabut :
-
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah
- Download :
- Kepmendagri 62 1999.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2003
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2003
Pajak dan Retribusi Daerah
- Download :
- Kepmendagri 14 2003.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002
Nomor Kode Lokasi Dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Mencabut :
-
Keputusan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang
- Download :
- Kepmendagri 07 2002.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan Menteri Dalam Negeri
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Download :
- Kepmendagri No.153 2004.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ Tahun 2020
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional
Perekonomian COVID-19 / Corona