Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.559 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2025

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2020

Download file:

2025pd3323002.pdf

perusahaan perseroan daerah bank perekonomian rakyat

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2025/No.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan SALINAN masyarakat serta mendorong pertumbuhan perekonomian, diperlukan perusahaan daerah yang bergerak dalam sektor perbankan yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perekonomian daerah; bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang perbankan memiliki peran dan kontribusi dalam pembangunan daerah, sehingga dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, perlu diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung; bahwa dengan adanya perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Bentuk Badan Hukum dan Tempat Kedudukan, Bidang dan Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri dan Anggaran Dasar, Modal dan Saham, Organ, Kepegawaian, Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pembubaran dan Likuidasi, Kerja Sama, Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2025.
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2020 dicabut.
39 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan

Abstrak

Lingkungan Hidup Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perda Temanggung No 1 Tahun 2025_OCR.pdf

pengembangan-produk-pertanian-berdaya-saing-berwawasan-lingkungan

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2025/NOMOR.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan

ABSTRAK:

bahwa pertanian di Kabupaten Temanggung merupakan salah satu sektor strategis ekonomi domestik yang perlu dikembangkan agar berdaya saing dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; bahwa Kabupaten Temanggung memiliki keanekaragaman agroklimat yang memungkinkan dilakukan pengembangan terhadap produk pertanian dalam rangka mendukung perekonomian daerah khususnya untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan, diperlukan pengaturan tentang pengembangan produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penetapan Komoditas Prioritas Pertanian; Kebijakan Dan Strategi; Peran Serta, Hak, Dan Kewajiban Masyarakat; Penelitian Dan Pengembangan; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; Sinergitas Dan Kerja Sama; Pembiayaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2025.
Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
34 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan

Abstrak

Pendidikan pendidikan dan pelatihan

Download file:

Perda Temanggung No 17 Tahun 2024_OCR.pdf

pendidikan-pancasila-wawasan-kebangsaan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 17, LD.2024/NOMOR.17

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan

ABSTRAK:

bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah bangsa Indonesia harus dijunjung tinggi, dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat Kabupaten Temanggung di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum pembudayaan dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu disusun regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, Muatan Materi Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, Peran Serta Masyarakat, Sinergitas Dan Kerja Sama, Pembinaan Dan Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Pendanaan, Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2024.
17 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Temanggung No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
Perubahan Ketiga

Download file:

Perda Temanggung No 16 Tahun 2024_OCR.pdf

pembentukan-susunan-perangkat-daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, LD.2024/NOMOR.16

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa untuk perencanaan pembangunan Daerah diperlukan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan pengkajian serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah yang lebih profesional, efektif dan efisisen, perlu menata kembali bentuk dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, telah dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang dalam perkembangan saat ini perlu diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, sebagai Perangkat Daerah yang mewadahi fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022.
Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2024.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022
7 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perda Temanggung No 15 Tahun 2024_OCR.pdf

pengelolaan-zakat-infak-sedekah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD.2024/NOMOR.15

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah

ABSTRAK:

bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan; bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah perlu dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum dan terintegrasi; bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah sebagaimana diamanahkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diperlukan regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penggolongan Zakat, Infak, Dan Sedekah, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Dan Pelaporan, Pembiayaan, Penghargaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2024.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
15 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

2024pd3323014.pdf

rencana pembangunan jangka panjang daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2024/NOMOR.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

ABSTRAK:

bahwa pelaksanaan pembangunan daerah harus selaras dengan pembangunan nasional, sehingga perencanaan pembangunan daerah berperan dan memiliki fungsi penting dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan pembangunan daerah guna mempercepat perwujudan masyarakat adil dan makmur; bahwa perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
228 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Temanggung No 13 Tahun 2024_OCR.pdf

perubahan-anggaran-pendapatan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2024

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2024/NOMOR.13

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp2.098.911.972.717,00 bertambah sebesar Rp103.531.400.693,00 sehingga menjadi Rp2.202.443.373.410,00,

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2024.
954 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

2024pd3323012.pdf

dana cadangan - pembangunan gedung poliklinik

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2024/NOMOR.12

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah

ABSTRAK:

bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan yang merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan Rumah Sakit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, profesional, berkesinambungan, dan antisipatif dampak globalisasi; bahwa guna pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah perlu dibangun Gedung Poliklinik yang membutuhkan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran sehingga perlu dibentuk dana Cadangan untuk mendananinya; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 303 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 72 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jumlah dan Sumber Dana Cadangan, Penempatan, Penggunaan, Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
9 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Daerah

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perda Temanggung No 11 Tahun 2024_OCR.pdf

penguatan-pemajuan-kebudayaan-daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2024/NOMOR.11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Daerah

ABSTRAK:

bahwa warisan budaya merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat; bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung bertanggung jawab melestarikan keberadaan warisan budaya yang ada di Kabupaten Temanggung untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Temanggung, diperlukan pengaturan mengenai pemajuan kebudayaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Objek Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Tugas Dan Wewenang, PPKD, Perencanaan, Penyelenggaraan Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan, Hak Dan Kewajiban, Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
21 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Temanggung No 10 Tahun 2024_OCR.pdf

Pertanggungjawaban-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2023

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2024/NOMOR.10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Daerah ini diatur Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024.
Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.
13 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT