Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2017

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Ruang Lingkup dan Tindakan Pengamanan; 3. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; 4. Informasi Pemeriksaan dan Pelaporan; 5. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; 6. Penentuan Nilai Kerugian Negara/Daerah; 7. Penagihan dan Penyetoran; 8. Penyerahan upaya penagihan kerugian negara/daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; 9. Kedaluwarsa; 10. Ketentuan Lain-lain; 11. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2017 tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bondowoso

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Bondowoso

Tanggal Penetapan

01 November 2017

Tanggal Pengundangan

01 November 2017

Tanggal Berlaku

01 November 2017

Sumber

LD NOMOR 16

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bondowoso

Bidang

Halaman ini telah diakses 463 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 16 TAHUN 2017 TATACARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

GANTI RUGI

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD NOMOR 16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Ruang Lingkup dan Tindakan Pengamanan; 3. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; 4. Informasi Pemeriksaan dan Pelaporan; 5. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; 6. Penentuan Nilai Kerugian Negara/Daerah; 7. Penagihan dan Penyetoran; 8. Penyerahan upaya penagihan kerugian negara/daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; 9. Kedaluwarsa; 10. Ketentuan Lain-lain; 11. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2017

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT