Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2012

Reklame dan Pasca Tambang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Memuat Tentang Reklamasi Pascatambang, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Reklamasi dan Pascatambang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Reklamasi dan Pascatambang, Dengan Sistematika; KETENTUAN UMUM; KEWENANGAN; PRINSIP REKLAMASI DAN PASCATAMBANG; TATA LAKSANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG; PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI DAN RENCANA PASCATAMBANG; PELAKSANAAN DAN PELAPORAN; JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG; REKLAMASI DAN PASCATAMBANG BAGI PEMEGANG IPR; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN LAHAN PASCATAMBANG; PERAN SERTA MASYARAKAT; SANKSI ADMINISTRATIF; dan KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Reklame dan Pasca Tambang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Batulicin

Tanggal Penetapan

28 Desember 2012

Tanggal Pengundangan

02 Januari 2013

Tanggal Berlaku

02 Januari 2013

Sumber

LD.2012/No. 12

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

Bidang

Halaman ini telah diakses 423 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 12 REKLAMASI EDIT1(pilihan 2).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Reklame dan Pasca Tambang

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2012/No. 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Reklame dan Pasca Tambang

ABSTRAK:

bahwa kegiatan pertambangan berpotensi mengubah bentang alam, sehingga diperlukan upaya untuk menjamin pemanfaatan lahan di wilayah bekas kegiatan pertambangan agar sesuai peruntukannya; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Reklamasi dan Pascatambang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Reklamasi dan Pascatambang.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007; dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008.
Peraturan Daerah Ini Memuat Tentang Reklamasi Pascatambang, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Reklamasi dan Pascatambang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Reklamasi dan Pascatambang, Dengan Sistematika; KETENTUAN UMUM; KEWENANGAN; PRINSIP REKLAMASI DAN PASCATAMBANG; TATA LAKSANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG; PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI DAN RENCANA PASCATAMBANG; PELAKSANAAN DAN PELAPORAN; JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG; REKLAMASI DAN PASCATAMBANG BAGI PEMEGANG IPR; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN LAHAN PASCATAMBANG; PERAN SERTA MASYARAKAT; SANKSI ADMINISTRATIF; dan KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
20 Halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2012

Reklame dan Pasca Tambang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT