Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2017

Pembentukan Produk Hukum Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Asas Pembentukan dan Materi Muatan Pembentukan Produk Hukum Daerah - Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup - Produk Hukum Daerah - Pembentukan Peraturan Daerah - Penyusunan Peraturan Bupati - Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Daerah - Penyusunan Peraturan DPRD - Penyusunan Keputusan Bupati - Penyusunan Keputusan DPRD - Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD - Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD - Evaluasi dan Fasilitasi - Penyebarluasan - Partisipasi Masyarakat - Pembiayaan - Tata Naskah - Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sragen

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Sragen

Tanggal Penetapan

28 Desember 2017

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2017

Tanggal Berlaku

28 Desember 2017

Sumber

LD No 15/ 2017

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sragen

Bidang

Halaman ini telah diakses 599 kali

FILE-FILE PERATURAN

15Produk Hukum Daerah Hasil Fasilitasi.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

hukum

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD No 15/ 2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. bahwa untuk mewujudkan produk hukum Daerah yang baik dan memenuhi asas pembentukan serta materi muatan sebagai legalitas dan dasar pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan pedoman bagi semua lembaga pembentuk Produk Hukum serta masyarakat untuk mengerti dan melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembentukan produk hukum Daerah; c. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan guna membentuk produk hukum daerah agar tercipta produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Sragen, perlu diganti dan dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya; 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Asas Pembentukan dan Materi Muatan Pembentukan Produk Hukum Daerah - Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup - Produk Hukum Daerah - Pembentukan Peraturan Daerah - Penyusunan Peraturan Bupati - Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Daerah - Penyusunan Peraturan DPRD - Penyusunan Keputusan Bupati - Penyusunan Keputusan DPRD - Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD - Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD - Evaluasi dan Fasilitasi - Penyebarluasan - Partisipasi Masyarakat - Pembiayaan - Tata Naskah - Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
41 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2017

Pembentukan Produk Hukum Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT