Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2017

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perubahan antara lain tentagn Pelayanan kesehatan rawat jalan bagi peserta, meliputi: a. pelayanan pemeriksaan penunjang rujuk balik b. pelayanan skrining kesehatan bagi peserta yang telah mendapatkan analisis riwayat kesehatan dengan hasil teridentifikasi mempunyai resiko penyakit tertentu c. jasa kebidanan, neonatal dan Keluarga Berencana d. protesa gigi sesuai indikasi medis; dan e. ambulan sesuai tarif Peraturan Daerah. - Tarif pelayanan kesehatan rawat jalan ditetapkan berdasarkan tarif non kapitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

T.E.U.

Indonesia, Kota Pasuruan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Pasuruan

Tanggal Penetapan

03 April 2017

Tanggal Pengundangan

03 April 2017

Tanggal Berlaku

03 April 2017

Sumber

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 15

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pasuruan

Bidang

Halaman ini telah diakses 364 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwa.15-2017.Rubah 4 No.20-2014.Pedoman Pelayn. Kesehatan Melalui BPJS Pd. UPT. Puskesmas.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kesehatan - Jaminan kesehatan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 15

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat serta dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42); 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/ Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 5. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 56).
Perubahan antara lain tentagn Pelayanan kesehatan rawat jalan bagi peserta, meliputi: a. pelayanan pemeriksaan penunjang rujuk balik b. pelayanan skrining kesehatan bagi peserta yang telah mendapatkan analisis riwayat kesehatan dengan hasil teridentifikasi mempunyai resiko penyakit tertentu c. jasa kebidanan, neonatal dan Keluarga Berencana d. protesa gigi sesuai indikasi medis; dan e. ambulan sesuai tarif Peraturan Daerah. - Tarif pelayanan kesehatan rawat jalan ditetapkan berdasarkan tarif non kapitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2017

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT