Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22 Tahun 2016

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 3. PRlNSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 4. RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 5. RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 6. RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 7. RETRIBUSI IZIN TRAYEK 8. PERSYARATAN DAN TATA CARA MENGAJUKAN PERIZINAN 9. PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI 10. WILAYAH PEMUNGUTAN 11. MASA RETRIBUSI 12. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 13. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 14. PERAGIHAN RETRIBUSI 15. PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 16. TATA CARA PERGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 17. INSENTIF PEMUNGUTAN 18. PEMERIKSAAN RETRIBUSI 19. PENYIDIKAN 20. SANKSI ADMINISTRATIF 21. KETENTUAN PIDANA 22. KETENTUAN PERALIHAN 23. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pesisir Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Krui

Tanggal Penetapan

28 Oktober 2016

Tanggal Pengundangan

28 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

28 Oktober 2016

Sumber

LD.2016/NO.22, TLD NO.22

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 585 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Pesbar 22 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2016/NO.22, TLD NO.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK:

a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Ayat (1) huruf c dan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu; c. bahwa . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 3. PRlNSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 4. RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 5. RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 6. RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 7. RETRIBUSI IZIN TRAYEK 8. PERSYARATAN DAN TATA CARA MENGAJUKAN PERIZINAN 9. PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI 10. WILAYAH PEMUNGUTAN 11. MASA RETRIBUSI 12. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 13. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 14. PERAGIHAN RETRIBUSI 15. PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 16. TATA CARA PERGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 17. INSENTIF PEMUNGUTAN 18. PEMERIKSAAN RETRIBUSI 19. PENYIDIKAN 20. SANKSI ADMINISTRATIF 21. KETENTUAN PIDANA 22. KETENTUAN PERALIHAN 23. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016.
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan secara mutatis mutandis Peraturan Daerah Lampung Barat di Kabupaten Pesisir Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
19 hlm, penjelasan 3 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22 Tahun 2016

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT