Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 47 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Beban Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok dalam Peraturan ini antara lain:Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Tambahan Penghasilan Beban Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Beban Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Ogan Ilir
Nomor
47
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2017
Tempat Penetapan
Indralaya
Tanggal Penetapan
12 Oktober 2017
Tanggal Pengundangan
12 Oktober 2017
Tanggal Berlaku
12 Oktober 2017
Sumber
BD.2017/NO.47
Subjek
HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
Bidang
Halaman ini telah diakses 321 kali

STATUS PERATURAN

Mengubah :

  1. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2017 tentang tambahan penghasilan beban kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan