Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 7 Tahun 2017

Retribusi Perizinan Bidang Perhubungan Laut

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini diatur tentang : Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Membayar, Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Bidang Perhubungan Laut

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seram Bagian Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Piru

Tanggal Penetapan

02 September 2017

Tanggal Pengundangan

02 September 2017

Tanggal Berlaku

02 September 2017

Sumber

BD.2017, TLD 2017, LL SETDA KAB. SBB : 19 HAL

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 511 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP SBB NO 07 TAHUN 2017 (ekstrak).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2017, TLD 2017, LL SETDA KAB. SBB : 19 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Perizinan Bidang Perhubungan Laut

ABSTRAK:

Bahwa dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah dapat menetapkan jenis-jenis retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, maka perlu diatur lebih lanjut tentang pengelolaan kewenangan daerah di bidang Perhubungan Laut.
UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2006; PERMENHUB No. PM. 26 Tahun 2012; PERDAKABSBB No. 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini diatur tentang : Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Membayar, Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2017.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
19 Hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 7 Tahun 2017

Retribusi Perizinan Bidang Perhubungan Laut

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT