Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2011

Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V : PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII : OBYEK, TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN; BAB VIII : WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IX : MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB X : TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB XI : TATACARA PEMBAYARAN; BAB XII : KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XIII : KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XIV: SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XV : PENYIDIKAN; BAB XVI : KETENTUAN PIDANA; BAB XVII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan

T.E.U.

Indonesia, Kota Palangkaraya

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

29 Desember 2011

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2011

Tanggal Berlaku

29 Desember 2011

Sumber

LD. 2011/21

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palangkaraya

Bidang

Halaman ini telah diakses 496 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 21 TAHUN 2011 - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kota Palangkaraya No. 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD. 2011/21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

A. Bahwa Retribusi Daerah Merupakan Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah Yang Penting Guna Membiayai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Pelayanan Kepada Masyarakat Serta Mewujudkan Kemandirian Daerah; B. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan Dan Pelaksanaanya Harus Diatur Dengan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V : PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII : OBYEK, TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN; BAB VIII : WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IX : MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB X : TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB XI : TATACARA PEMBAYARAN; BAB XII : KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XIII : KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XIV: SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XV : PENYIDIKAN; BAB XVI : KETENTUAN PIDANA; BAB XVII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2011

Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT