Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017

PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan ini mengatur mengenai penerapan teknologi informasi pada pelayanan terpadu satu pintu. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pembiayaan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017 tentang PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sidoarjo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Sidoarjo

Tanggal Penetapan

01 Februari 2017

Tanggal Pengundangan

01 Februari 2017

Tanggal Berlaku

01 Februari 2017

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 8

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Bidang

Halaman ini telah diakses 1330 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_08_TAHUN_2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

palayanan publik
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, merupakan kebutuhan masyarakat dalam rangka percepatan perizinan penanaman modal serta kepastian hukum, maka dipandang perlu penerapan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi; b. bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan satu pintu, merupakan tuntutan globalisasi informasi dan mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Teknologi Informasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat : 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 9 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357 ); 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/VII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkuan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi E-Government; 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi informasi dan Komunikasi Nasional; 12 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara; 3 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 53); 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70; 16 Peraturan Bupati Sidoarjo No. 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo; peraturan ini mengatur mengenai penerapan teknologi informasi pada pelayanan terpadu satu pintu. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pembiayaan
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017. Kepala Dinas harus menetapkan standard oprasional prosedur dan memberi nama/nomenklatur penerapan teknologi informasi pada pelayanan terpadu satu pintu. jumlah 8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017

PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT