Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 52 Tahun 2017

Batasan Jumlah Pengajuan Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali Dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KETENTUAN UMUM Perubahan besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1 UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Pagu DPA yang diijinkan eraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 52 Tahun 2017 tentang Batasan Jumlah Pengajuan Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali Dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Bali

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Bali

Tanggal Penetapan

31 Agustus 2017

Tanggal Pengundangan

31 Agustus 2017

Tanggal Berlaku

31 Agustus 2017

Sumber

BD.2017/No.52

Subjek

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Bali

Bidang

Halaman ini telah diakses 509 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB_NOMOR_52_TAHUN_2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

BATASAN-JUMLAH-PENGAJUAN-UANG-PERSEDIAAN-PADA-SATUAN-KERJA-PERANGKAT-DAERAH-Di-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-PROVINSI-BALI-DAN-PENGELOLAAN-DANA-BANTUAN-OPERASIONAL-SEKOLAH-SATUAN-PENDIDIKAN-MENENGAH-NEGERI-DAN-SATUAN-PENDIDIKAN-KHUSUS-NEGERI

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 52, BD.2017/No.52

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Batasan Jumlah Pengajuan Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali Dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, terkait dengan pengelolaan Dana Bantuan Operasional bagi Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Batasan Pengajuan Uang Persediaan (UP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Batasan Pengajuan Uang Persediaan (UP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah idak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Batasan Jumlah Pengajuan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
KETENTUAN UMUM Perubahan besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1 UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Pagu DPA yang diijinkan eraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 52 Tahun 2017

Batasan Jumlah Pengajuan Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali Dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT