Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 32 Tahun 2017

PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Bupati berwenang dan bertanggungjawab dalam Pendataan Penduduk Nonpermanen; 2. Pendataan Penduduk Nonpermanen dilaksanakan melalui pencatatan dan pengelolaan data; 3, Penduduk Nonpermanen dan anggota keluarga yang mengikutinya yang telah dicatat datanya mempunyai hak mendapatkan bukti pendataan Penduduk Nonpermanen; 4. Pemanfaatan data Penduduk Nonpermanen digunakan dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Gresik. 5. Bupati melaporkan hasil pendataan Penduduk Nonpermanen kepada Gubernur Jawa Timur melalui Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, setiap tahun paling lambat pada bulan April tahun berikutnya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 32 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gresik

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Gresik

Tanggal Penetapan

22 Desember 2017

Tanggal Pengundangan

22 Desember 2017

Tanggal Berlaku

22 Desember 2017

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 32

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gresik

Bidang

Halaman ini telah diakses 774 kali

FILE-FILE PERATURAN

32 Th 2017 Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kependudukan dan Perkawinan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

ABSTRAK:

a. bahwa dengan semakin meningkatnya pergerakan (mobilitas) penduduk nonpermanen di Kabupaten Gresik diperlukan gambaran kondisi dan perkembangan penduduk nonpermanen melalui pendataan penduduk nonpermanen; b. bahwa agar pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilaksanakan dengan baik, perlu mengatur pedoman pelaksanaan pendataan penduduk nonpermanen; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen, Pelaksanaan pendataan penduduk nonpermanen dilakukan di Kabupaten/Kota.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 8. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan.
1. Bupati berwenang dan bertanggungjawab dalam Pendataan Penduduk Nonpermanen; 2. Pendataan Penduduk Nonpermanen dilaksanakan melalui pencatatan dan pengelolaan data; 3, Penduduk Nonpermanen dan anggota keluarga yang mengikutinya yang telah dicatat datanya mempunyai hak mendapatkan bukti pendataan Penduduk Nonpermanen; 4. Pemanfaatan data Penduduk Nonpermanen digunakan dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Gresik. 5. Bupati melaporkan hasil pendataan Penduduk Nonpermanen kepada Gubernur Jawa Timur melalui Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, setiap tahun paling lambat pada bulan April tahun berikutnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
18 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 32 Tahun 2017

PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT