Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 13 Tahun 2004

Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan di Kabupaten Murung Raya

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II AREAL IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN; BAB III IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN; BAB IV PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN; BAB V PEREDARAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN; BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN; BAB VII BIAYA PUNGUTAN; BAB VIII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN; BAB IX HAPUSNYA IJIN; BAB X KETENTUAN PIDANA; BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan di Kabupaten Murung Raya

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Murung Raya

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2004

Tempat Penetapan

Puruk Cahu

Tanggal Penetapan

28 Juni 2004

Tanggal Pengundangan

29 Juni 2004

Tanggal Berlaku

29 Juni 2004

Sumber

LD.2004/13 Seri B

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Bidang

Halaman ini telah diakses 420 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 13 tahun 2004.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

perkebunan dan kehutanan

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2004/13 Seri B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi Daerah. Berdasarkan Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah memberikan penegasan terhadap pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan penyusunan perencanaan pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan konservasi alam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1993 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan Kepada Daerah Pasal 5 butir 9 tentang Hak Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan
Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang – undang Nomor 24 Tahun 1994; Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang – undang Nomor 20 Tahun 1997; Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997; Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang – undang Nomor 22 tahun 1999; Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II AREAL IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN; BAB III IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN; BAB IV PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN; BAB V PEREDARAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN; BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN; BAB VII BIAYA PUNGUTAN; BAB VIII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN; BAB IX HAPUSNYA IJIN; BAB X KETENTUAN PIDANA; BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004.
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521