SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto. 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. 5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 6. Data Geospasial, yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi. 7. Informasi Geospasial, yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 8. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna. 9. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah. 10. Simpul Jaringan Daerah adalah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG tertentu. 11. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG. 12. Unit Kerja adalah OPD yang memiliki metadata di bidangnya dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan DG dan IG. 13. Walidata adalah OPD yang melaksanakanpenyimpanan,pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG 14. Penghubung Simpul Jaringan adalah Badan Informasi Geospasial, yaitu institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara Nasional. 15. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional. 16. Spesifikasi DG adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan DG. 17. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Tujuan dibentuknya Jaringan IG Daerah adalah : a. Terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna; dan b. Tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar Pemerintah, unit kerja Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pasal 3 Sasaran dibentuknya Jaringan IG Daerah adalah : a. Terjaminnya ketersediaan data; b. Terwujudnya kemudahan akses bagi pemangku kepentingan; dan c. Terwujudnya DG dan IG yang akurat. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Simpul Jaringan IG Daerah memiliki kedudukan sebagai : a. Penanggungjawab penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG Daerah; b. Bagian dari Jaringan IG Nasional; dan c. Pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah. Pasal 5 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto merupakan Walidata dalam simpul jaringan IG Daerah. (2) Seluruh OPD, BUMD dan Instansi Vertikal terkait merupakan unit kerja dalam Simpul Jaringan IG Daerah. Pasal 6 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto, selain bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), juga bertindak sebagai koordinator dan kerjasama pelaksanaan Jaringan IG Daerah. (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Jeneponto, selain bertindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), juga bertindak dalam pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia untuk pengembagan jaringan IG Daerah. (3) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto, selain bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), juga bertindak dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan pertukaran data. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 7 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a. Melakukan pengumpulan, penyimpanan dan pengamanan metadata serta penyebarluasan IG dan DG; b. Membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan simpul jaringan IG daerah; c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG Daerah; dan d. Menyampaikan IG Daerah kepada Penghubung Simpul Jaringan. Pasal 8 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai fungsi sebagai : a. Koordinator pengelola dan pelaksana simpul jaringan; dan b. Fasilitator pengelola dan pelaksana simpul jaringan terkait metadata. Pasal 9 Unit kerja pelaksana simpul jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a. Melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran DG; b. Melakukan pengolahan DG menjadi IG yang selalu akurat; c. Melakukan penyimpanan data hasil pengumpulan dan pengolahan DG dan IG; dan d. Melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya dan menyampaikan metadata kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, unit kerja pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah mempunyai fungsi sebagai: a. Sarana pengumpul DG dan IG; b. Sarana pengolahan DG dan IG; c. Pelaksana pembangunan dan pemanfaatan DG dan IG di Daerah; dan d. Penyelaras pengembangan kebijakan Jaringan IG Daerah. BAB IV STANDAR TEKNIS JARINGAN IG DAERAH Standar Teknis Jaringan IG Daerah Pasal 11 (1) Pengaturan Standar Teknis meliputi kriteria teknis yang diperlukan untuk pembangunan dan pertukaran DG dan IG. (2) Standar Teknis Data Geospasial sebagai kerangka dasar pemetaan wilayah meliputi pengaturan skala dan resolusi, sistem proyeksi, data pemetaan dan sistem penomoran lembar peta mengacu pada Standar Pemetaan Dasar Nasional. (3) Standar Teknis Data Geospasial dasar Jaringan IG Daerah mengacu kepada ketentuan Nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Jaringan IG Daerah. (4) Standar teknis pembangunan Metadata Jaringan IG Daerah memuat informasi tema, skala, penanggung jawab, tahun, format data, cakupan wilayah, kerangka pemetaan, sumber data dan metode perolehan atau konversi data. (5) Standar teknis pengumpulan, pengolahan, pertukaran data, penyebarluasan dan mekanismenya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto. Pasal 12 (1) Pembangunan DG dasar dilakukan secara bertahap. (2) Pembangunan DG dasar meliputi pengaturan jenis data, penyajian data dan penanggung jawab data. (3) Pembangunan DG dasar terdiri dari berbagai jenis data spasial yang memuat informasi tentang kerangka dasar batas administrasi wilayah, unsur alam, unsur buatan, unsur sosial ekonomi dan data spasial lainnya yang mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Jeneponto. (4) Penanggung jawab DG dasar yang menjadi unsur peta dasar dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sedangkan pengadaan DG yang menjadi peta tematik dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). BAB V PELAKSANAAN Pasal 13 (1) Pelaksanaan pengembangan Jaringan IG Daerah dikoordinasikan dalam forum Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto. (2) Pelaksanaan pengembangan Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan dievaluasi setiap tahun serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Jeneponto. BAB VI PERAN SERTA Pasal 14 (1) Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan setiap orang. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa : a. Pemanfaatan data dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IG Daerah; b. Penyampaian koreksi atau masukan terhadap dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IG Daerah; dan/atau c. Penyebarluasan data/atau IG yang diselenggarakan melalui Jaringan IG Daerah BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 15 Biaya pelaksanaan pengembangan Jaringan IG Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto