Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2017

Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Kendari

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KETENTUAN UMUM RUANG LINGKUP TATA CARA PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN PENERBITAN IMB TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TATA CARA, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PENAGlHAN RETRIBUSI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRlBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA SANKSI ADMINISTRASI PERUBAHAN FUNGSI BANGUNAN PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI PENCABUTAN IZIN / PEMBATALAN PEMBERIAN IZIN KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Kendari

T.E.U.

Indonesia, Kota Kendari

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

14 Februari 2017

Tanggal Pengundangan

14 Februari 2017

Tanggal Berlaku

14 Februari 2017

Sumber

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017 NOMOR 5

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kendari

Bidang

Halaman ini telah diakses 1073 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Kendari No.5 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017 NOMOR 5

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kata Kendari Nomor 1 tahun2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka dipandang perlu rnenetapkan tata cara pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Kendari.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pernbentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaranlfegara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 424~/); 4. Undang-Undang Nomor :29 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200E'• Nomor 83, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 4532); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tah!un 201 O N omor I 1 9, Tam be han Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Uti'itas Perumahan dan Permukiman di Daerah ; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 ten tang Ped oman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; •hi' Pera.ngkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1141); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ~2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 05/PRT/M/2016 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nornor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2001Nomor6); 17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerin.tah Kota Kendarifl.embaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2); 18. Peraturan .Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kata Kendari tahun 2012 Nomor 1); 19. Peraturan Daerah Kota' Kendari Nornor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 1); 20. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendaritl.embaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5).
KETENTUAN UMUM RUANG LINGKUP TATA CARA PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN PENERBITAN IMB TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TATA CARA, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PENAGlHAN RETRIBUSI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRlBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA SANKSI ADMINISTRASI PERUBAHAN FUNGSI BANGUNAN PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI PENCABUTAN IZIN / PEMBATALAN PEMBERIAN IZIN KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
Keputusan Walikota
18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2017

Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Kendari

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT