Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2011

Badan Permusyawaratan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ANGGOTA BPD; BAB III MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN ANGGOTA BPD; BAB IV PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA BPD; BAB V FUNGSI DAN WEWENANG; BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN; BAB VII MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN; BAB VIII PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN; BAB IX PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI; BAB X TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA; BAB XI TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT; BAB XII HUBUNGAN KERJA DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN; BAB XIII KEUANGAN DAN ADMINISTRASI; BAB XIV TINDAKAN PENYIDIKAN; BAB XV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukamara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Sukamara

Tanggal Penetapan

30 Desember 2011

Tanggal Pengundangan

24 Februari 2012

Tanggal Berlaku

24 Februari 2012

Sumber

LD.2011/5

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukamara

Bidang

Halaman ini telah diakses 382 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 5 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

desa

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Guna melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa.
Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ANGGOTA BPD; BAB III MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN ANGGOTA BPD; BAB IV PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA BPD; BAB V FUNGSI DAN WEWENANG; BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN; BAB VII MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN; BAB VIII PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN; BAB IX PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI; BAB X TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA; BAB XI TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT; BAB XII HUBUNGAN KERJA DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN; BAB XIII KEUANGAN DAN ADMINISTRASI; BAB XIV TINDAKAN PENYIDIKAN; BAB XV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2012.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521