Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2011

Retribusi Jasa Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RETRIBUSI JASA USAHA; BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB IV PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB V PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI; BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN; BAB VII SANKSI ADMINISTRASI; BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN; BAB IX KEBERATAN; BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XI KEDALUARSA PENAGIHAN; BAB XII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XIV PENYIDIKAN; BAB XV KETENTUAN PIDANA; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Tamiang Layang

Tanggal Penetapan

11 Februari 2011

Tanggal Pengundangan

14 Februari 2011

Tanggal Berlaku

14 Februari 2011

Sumber

LD.2011/6

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 577 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 6 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelayanan dan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat; Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi Jasa Usaha; Bahwa pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana pernyataan sebelumnya menganut prinsip komersial terhadap pemanfaatan/penggunaan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, dan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2008;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RETRIBUSI JASA USAHA; BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB IV PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB V PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI; BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN; BAB VII SANKSI ADMINISTRASI; BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN; BAB IX KEBERATAN; BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XI KEDALUARSA PENAGIHAN; BAB XII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XIV PENYIDIKAN; BAB XV KETENTUAN PIDANA; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 32 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007; Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
50 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521