Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 8 Tahun 2017

Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Sukamara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA ADAT DAYAK; BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAMANG KEPALA ADAT; BAB IV HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN; BAB V MASA JABATAN DAMANG KEPALA ADAT; BAB VI PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT; BAB VII PEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT; BAB VIII SEKRETARIS DAMANG KEPALA ADAT; BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA; BAB X JENIS SANKSI; BAB XI BARISAN PERTAHANAN MASYARAKAT ADAT DAYAK; BAB XII MANTIR ADAT; BAB XIII HAK-HAK ADAT; BAB XIV HUKUM ADAT DAYAK; BAB XV PENGHARGAAN; BAB XVI PENDANAAN; BAB XVII KEARIFAN LOKAL DAN KEKHUSUSAN LEMBAGA ADAT DAYAK; BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Sukamara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukamara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Sukamara

Tanggal Penetapan

03 November 2017

Tanggal Pengundangan

03 November 2017

Tanggal Berlaku

03 November 2017

Sumber

LD.2017/8

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukamara

Bidang

Halaman ini telah diakses 870 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 8 Tahun 2017 Tentang Kelembagaan Adat Dayak.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kelembagaan, dayak

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017/8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Sukamara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa “Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan daerah ditujukan untuk memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah” dan Ketentuan Pasal 95 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa : “Lembaga adat desa bertugas membantu pemerintah desa sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan adat istiadat masyarakat desa”, sehingga perlu diatur lebih lanjut mengenai Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat serta Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Sukamara. Hasil Musyawarah Nasional II Dewan Adat Dayak Se Kalimantan tanggal 2 sampai dengan 5 September 2006 di Pontianak telah terbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur Hierarki dan sistem koordinasi Organisasi Masyarakat Adat Dayak untuk bersinergi, mulai dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Lembaga Pemangku Hukum Adat (Kedamangan), Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA ADAT DAYAK; BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAMANG KEPALA ADAT; BAB IV HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN; BAB V MASA JABATAN DAMANG KEPALA ADAT; BAB VI PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT; BAB VII PEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT; BAB VIII SEKRETARIS DAMANG KEPALA ADAT; BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA; BAB X JENIS SANKSI; BAB XI BARISAN PERTAHANAN MASYARAKAT ADAT DAYAK; BAB XII MANTIR ADAT; BAB XIII HAK-HAK ADAT; BAB XIV HUKUM ADAT DAYAK; BAB XV PENGHARGAAN; BAB XVI PENDANAAN; BAB XVII KEARIFAN LOKAL DAN KEKHUSUSAN LEMBAGA ADAT DAYAK; BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017.
24 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 8 Tahun 2017

Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Sukamara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT