Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2017

Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini berisi tentang pembentukan komunitas intelijen daerah kabupaten kuantan singingi dalam rangka membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kuantan Singingi

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Teluk Kuantan

Tanggal Penetapan

16 Februari 2017

Tanggal Pengundangan

16 Februari 2017

Tanggal Berlaku

16 Februari 2017

Sumber

BERITA DAERAH KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017 NOMOR 3

Subjek

PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Bidang

Halaman ini telah diakses 594 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB NO 3,2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017 NOMOR 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

ABSTRAK:

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah perlu dibentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Kuantan Singingi; bahwa dalam rangka membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial , budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat maka perlu menunjuk para Pejabat yang akan ditugaskan menyelenggarakan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kominda di Kabupater Kuantan Singingi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-4874 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-4875 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
Dalam peraturan ini berisi tentang pembentukan komunitas intelijen daerah kabupaten kuantan singingi dalam rangka membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2017

Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT