Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong No. 31 Tahun 2011

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan produksi daerah oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian produksi usaha daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rejang Lebong

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Curup

Tanggal Penetapan

28 Oktober 2011

Tanggal Pengundangan

31 Oktober 2011

Tanggal Berlaku

31 Oktober 2011

Sumber

Lembaran Daerah Kab. Rejang Lebong Tahun 2011 No. 69 Seri C

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Bidang

Halaman ini telah diakses 450 kali

FILE-FILE PERATURAN

KAB_REJANG LEBONG_31_2011_RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi-penjualan-produksi-usaha daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, Lembaran Daerah Kab. Rejang Lebong Tahun 2011 No. 69 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan produksi usaha daerah, maka perlu ditetapkan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Dasar Hukum: UU Drt 4/1956; UU 9/1967; UU 8/1981; UU 12/1992; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 32/2004; UU 33/2004; UU 25/2009; UU 28/2009; UU 13/2010; UU 12/2011; PP 20/1968; PP 56/2005; PP 58/2005; PP 38/2007; PP 69/2010; Perpres 1/2007; Perda Rejang Lebong 5/2007; Perda Rejang Lebong 2/2008; dan Perda Rejang Lebong 3/2008.
Materi Pokok: Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan produksi daerah oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian produksi usaha daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2011.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
17 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521