Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya No. 7 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika Perda Ini Adalah Sebagai Berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Penetapan Kebijakan Kearsipan 3. Pembinaan Kearsipan 4. Pengelolaan Kearsipan 5. Perizinan 6. Perlindungan dan Penyelamatan 7. Kelembagaan Penyelenggaraan Kearsipan 8. Kerjasama Antar Daerah 9. Pengawasan 10. Pembiayaan 11. Larangan 12. Sanksi 13. Penyidikan 14. Ketentuan Pidana 15. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Dharmasraya

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Pulau Punjung

Tanggal Penetapan

28 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2016

Tanggal Berlaku

28 Desember 2016

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR 7

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - ARSIP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Bidang

Halaman ini telah diakses 546 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 Tentang Kearsipan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kearsipan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

ABSTRAK:

Daerah sebagai bagian dari wilayah negara mempunyai peranan penting dalam menjaga, melindungi, menyelamatkan dan mengelola arsip sebagai sumber informasi dan bukti autentik sejarah, identitas, dan jati diri bangsa. Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlindungan hak-hak keperdataan serta peningkatan kualitas pelayanan, penyelenggaraan kearsipan di daerah Kabupaten Dharmasraya harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Dharmasraya mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan kearsipan di daerah.
UUD 1945, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Perkan No. 24 Tahun 2012, Perda Prov. Sumbar No. 17 Tahun 2012.
Sistematika Perda Ini Adalah Sebagai Berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Penetapan Kebijakan Kearsipan 3. Pembinaan Kearsipan 4. Pengelolaan Kearsipan 5. Perizinan 6. Perlindungan dan Penyelamatan 7. Kelembagaan Penyelenggaraan Kearsipan 8. Kerjasama Antar Daerah 9. Pengawasan 10. Pembiayaan 11. Larangan 12. Sanksi 13. Penyidikan 14. Ketentuan Pidana 15. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
31 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya No. 7 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT