Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung No. 10 Tahun 2016

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Organisasi Pemerintah Desa dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Organisasi 3. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi 4. Pembinaan Perangkat 5. Pengangkatan Perangkat Desa 6. Biaya 7. Larangan 8. Pemberhentian Perangkat Desa 9. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa 10. Unsur Staf Perangkat Desa 11. Hubungan Kerja 12. Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa 13. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 14. Kesejahteraan Perangkat Desa 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang ORGANISASI PEMERINTAH DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bandung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Soreang

Tanggal Penetapan

24 Agustus 2016

Tanggal Pengundangan

24 Agustus 2016

Tanggal Berlaku

24 Agustus 2016

Sumber

LD.2016/NO.10

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bandung

Bidang

Halaman ini telah diakses 4096 kali

FILE-FILE PERATURAN

KBandung_No_10_Th_2016.pdf.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

DESA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ORGANISASI PEMERINTAH DESA

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan kewenangan lokal dan hak asal usul yang tumbuh dan berkembang di desa diperlukan organisasi pemerintah desa yang sesuai dengan potensi keanekaragaman budaya serta kemampuan desa dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas dan kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintah desa diperlukan pembinaan dan pengendalian yang optimal terhadap aspek kelembagaan sumber daya manusia dan ketatalaksanaan organisasi pemerintah desa serta memberikan pedoman kepada perangkat organisasi pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diperlukan pengaturan mengenai organisasi pemerintah desa sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Pemerintah Desa.
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 83 Tahun 2015; PERMENDAGRI No 84 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Organisasi Pemerintah Desa dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Organisasi 3. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi 4. Pembinaan Perangkat 5. Pengangkatan Perangkat Desa 6. Biaya 7. Larangan 8. Pemberhentian Perangkat Desa 9. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa 10. Unsur Staf Perangkat Desa 11. Hubungan Kerja 12. Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa 13. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 14. Kesejahteraan Perangkat Desa 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2016.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
73 Halaman (Penjelasan 7 Halaman)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung No. 10 Tahun 2016

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT