Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 2 Tahun 2015

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tentang azas,maksud dan tujuan; usaha jasa konstruksi yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi; Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) meliputi prinsip umum pemberian IUJK, permohonan pelayanan IUJK, persyaratan, pemberian IUJK, dan masa berlaku IUJK; hak dan kewajiban pemegang IUJK; laporan pertanggungjawaban unit kerja/instansi yang memberikan IUJK; pemberdayaan dan pengawasan meliputi lingkup pemberdayaan dan pengawasan penerbitan IUJK; tanda daftar Usaha Orang Perseorangan; sanksi administrasi; sistem informasi; dan ketentuan lain-lain.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2015 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Merangin

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Bangko

Tanggal Penetapan

31 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2015

Tanggal Berlaku

31 Desember 2015

Sumber

LD.2015/NO.2

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Merangin

Bidang

Halaman ini telah diakses 547 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda-Kab.-Merangin-No.2-Th-2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

IZIN USAHA - JASA KONSTRUKSI

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK:

Berdasarkan bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam menghasilkan bangunan atau bentuk fisik lainnya berupa prasarana dan sarana yang berfungsi mendukung pembangunan di Kabupaten Merangin dalam mewujudkan Merangin ekonomi maju, aman, adil dan sejahtera dan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya serta Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 05 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan perkembangan jasa konstruksi sehingga perlu diganti agar tercipta kepastian hukum dalam Izin Usaha Jasa Konstruksi maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000; UU Nomor 18 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015; PP Nomor 28 Tahun 2000; PP Nomor 29 Tahun 2000; PP Nomor 30 Tahun 2000; dan Permen PU Nomor 04/PRT/M/2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tentang azas,maksud dan tujuan; usaha jasa konstruksi yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi; Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) meliputi prinsip umum pemberian IUJK, permohonan pelayanan IUJK, persyaratan, pemberian IUJK, dan masa berlaku IUJK; hak dan kewajiban pemegang IUJK; laporan pertanggungjawaban unit kerja/instansi yang memberikan IUJK; pemberdayaan dan pengawasan meliputi lingkup pemberdayaan dan pengawasan penerbitan IUJK; tanda daftar Usaha Orang Perseorangan; sanksi administrasi; sistem informasi; dan ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 05 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut;

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 2 Tahun 2015

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT