Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 14 Tahun 2016

Penetapan Ruang Publik sebagai Ruang Aksi Bagi Insan Kreatif

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III RUANG UNGKUP, BAB IV PENETAPAN KAWASAN, BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN, BAB VII PEMBIAYAAN, BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDAUAN, BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penetapan Ruang Publik sebagai Ruang Aksi Bagi Insan Kreatif

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

04 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2017

Tanggal Berlaku

04 Januari 2016

Sumber

BD.2016/No.14

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 455 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolut No.14 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penetapan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Ruang Publik sebagai Ruang Aksi Bagi Insan Kreatif

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang bagi insan kreatif untuk berekspresi, berpromosi dan berinterakstif diperlukan kawasan yang bersih, indah, dan nyaman; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk peraturan Bupati tentang penetapan Ruang publik sebagai ruang kreatif bagi insan kreatif, Kabupaten Kolaka Utara
1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2009 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 ); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058 ); 7. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4738); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5262 ); 11.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM-67/ UM.001/MKP/204 tentang pedoman pengembangan pariwisata di pulau pulau kecil; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2006-2026; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kabupaten Kolaka Utara.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III RUANG UNGKUP, BAB IV PENETAPAN KAWASAN, BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN, BAB VII PEMBIAYAAN, BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDAUAN, BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521